TANGERANGNEWS.com-Gubernur Banten Andra Soni meluncurkan Program Sarjana Penggerak Desa. Program itu merupakan program pembangunan desa yang berbasis pada sumber daya manusia.

Andra Soni menyampaikan program Sarjana Penggerak Desa merupakan bentuk implementasi dari Asta Cita ke-6 Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming yang berbunyi “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.”

Program ini juga sudah didukung Provinsi Banten dengan memberikan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp100 juta ke tiap desa.

"Dari dana ini, minimal harus melahirkan satu Sarjana Penggerak Desa yang ditentukan berbasis keadilan. Mereka adalah anak-anak desa yang dikuliahkan untuk menjadi motor penggerak kemajuan di kampung halamannya,” kata Andra Soni saat peluncuran program, di Lapangan Janur Sasat, Kampung Babakan Cicurug, Desa Citorek Tengah, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Rabu 18 Juni 2025.

Andra Soni juga menekankan pentingnya kolaborasi dan penguatan kapasitas desa dalam mengelola keuangan agar tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.

“Insya Allah, tahun-tahun ke depan kita akan terus tingkatkan bantuan keuangan desa. Tapi bukan hanya jumlahnya yang kita jaga, melainkan juga kualitas pengelolaannya. Kita sama-sama belajar, bagaimana bantuan keuangan ini menjadi alat untuk memberdayakan masyarakat desa secara nyata,” ujarnya.

Andra Soni juga mengapresiasi peran masyarakat desa dalam menopang pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten yang tercatat mencapai 5,19 persen pada triwulan pertama 2025, lebih tinggi dari rata-rata nasional.

“Ini bukan prestasi saya. Ini hasil kerja keras warga Banten, khususnya masyarakat desa. Sebab 18 persen dari pertumbuhan ekonomi itu berasal dari sektor pertanian. Dan pertanian itu pasti datangnya dari desa,” jelasnya.

Gubernur meyakini, arah pembangunan Presiden Prabowo yang dimulai dari desa bukan sekadar slogan, tetapi strategi nyata untuk menjadikan Indonesia lebih maju dan mandiri.

“Saya punya keyakinan, jika kita terus bersatu dan bergotong royong seperti sekarang, maka menjadikan Banten Emas, Lebak Emas, dan Indonesia Emas tahun 2045 akan terwujud,” imbuhnya.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten Rd Berly Rizki Natakusumah menjelaskan bantuan keuangan desa tahun 2025 diarahkan untuk pembangunan berkelanjutan yang berbasis penguatan sumber daya manusia.

“Salah satu fokus utama adalah Program Sarjana Penggerak Desa. Setiap desa wajib membiayai satu calon sarjana dari dana bantuan keuangan, dengan alokasi sebesar Rp20 juta per orang. Rinciannya, Rp8 juta untuk biaya pendidikan, dan Rp12 juta untuk biaya penunjang hidup,” ujar Berly.

Selain itu, menurut Berly, dana bantuan keuangan desa juga mencakup beberapa komponen penting lain, antara lain Biaya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa sebesar Rp10 juta, dibagi rata untuk pemerintah desa dan BPD.

Lalu, biaya operasional transformasi Posyandu dan pelayanan dasar sebesar Rp5 juta per desa, Pengadaan bibit dan sarana prasarana untuk kebun PKK (Dasawisma) guna mendukung ketahanan pangan. 

Komponen lainnya juga mencakup Penyertaan modal untuk BUMDes, maksimal Rp10 juta per desa, Pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Koperasi Desa Merah Putih, Program pencegahan dan pemberantasan narkoba di tingkat desa.

“Jika semua kebutuhan dasar tersebut telah terpenuhi, sisa dana dapat digunakan untuk pemeliharaan atau penataan jalan desa, jalan lingkungan kawasan permukiman, serta pemeliharaan kantor desa dan halaman kantor,” tegas Berly

Berly menyebut, keseluruhan program ini merupakan langkah strategis Pemprov Banten dalam mendukung desa sebagai garda terdepan pembangunan.