TANGERANGNEWS.com- Isu merger antara Grab dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) kembali mencuat dan menjadi perhatian serius di kalangan pengemudi ojek online (ojol). Jika kabar tersebut benar, maka GOTO yang saat ini menjadi satu-satunya unicorn asli Indonesia akan kehilangan kemandiriannya.

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengungkapkan, penggabungan dua platform besar itu berpotensi memberi dampak negatif terhadap kesejahteraan pengemudi. 

Salah satu kekhawatiran terbesar adalah hilangnya peluang pengemudi untuk menggunakan dua aplikasi secara bersamaan dalam mencari order.

"Otomatis pengemudi yang telah mempunyai aplikasi Grab dan Gojek tidak bisa lagi menggunakan dua aplikasi tersebut dalam pekerjaannya sehari-hari mencari orderan," ujar Lily dikutip dari CNBC Indonesia, Senin, 12 Mei 2025.

Saat ini, pendapatan pengemudi ojol sendiri sudah tergolong minim, yaitu berkisar antara Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu per hari. Dari jumlah tersebut, masih harus dipotong berbagai pengeluaran operasional seperti bensin, pulsa, perawatan kendaraan, hingga potongan dari platform yang disebut bisa mencapai 30–70 persen per order.

Lily juga mencontohkan dampak nyata dari merger sebelumnya antara Gojek dan Tokopedia yang membentuk GoTo. 

Pasca-merger, insentif pengemudi untuk layanan GoSend Sameday mengalami penurunan drastis. 

Jika sebelumnya pengemudi bisa mendapat Rp 10.000 untuk lima pengantaran, maka setelah merger hanya mendapat Rp 5.000. Untuk sepuluh pengantaran, dari semula Rp 45.000, kini hanya tersisa Rp 20.000.

"Dari sini bisa terlihat dengan jelas bahwa bukan hanya terjadi pengurangan upah, tapi juga semakin banyak pengiriman yang dikerjakan, justru upah juga akan semakin berkurang. Berturut-turut bisa terlihat pengurangannya dari 50% untuk 5 pengantaran, kemudian 55% untuk 10 pengantaran," ucapnya.

SPAI juga menyoroti sistem kerja platform yang dianggap diskriminatif seperti skema prioritas, slot, aceng, akses hemat, dan hub. 

Menurut Lily, hal ini terjadi karena pengemudi belum diakui sebagai pekerja tetap, sehingga aturan ketenagakerjaan formal tidak berlaku bagi mereka. Seluruh ketentuan hanya didasarkan pada kebijakan sepihak dari masing-masing platform.

Atas kondisi ini, SPAI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan serta Komisi IX DPR RI agar segera mengakui status pengemudi ojol, taksi online, dan kurir sebagai pekerja tetap. 

Mereka juga meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dipercepat demi menyediakan payung hukum yang jelas dan adil bagi para pekerja sektor digital tersebut.