TANGERANGNEWS.com-Jelang perhelatan politik lima tahunan, berbagai informasi politik semakin massif beredar melalui media sosial. Masyarakat pun dituntut semakin cerdas memilah informasi yang beredar.

Widi Hatmoko, sebagai pemerhati budaya di Tangerang mengaku merasa gelisah dengan beragam konten beredar di media sosial.

Salah satu yang dicontohkannya yakni tagar #2019GantiPresiden. Widi menganggap tagar tersebut tidak mendidik publik, karena dari sisi etika politik sangat tidak patut.

"Saat ini, pemerintahan Jokowi masih sebagai pemerintahan yang sah dan berdaulat hasil Pilpres sebelumnya. Jika ada gerakan 2019 ganti presiden, saat ini belum waktunya," katanya dalam diskusi bersama awak media di salah satu rumah makan di Cikupa, Rabu (1/8/2018).

Widi juga mengatakan, tagar yang beredar di media sosial itu dalam penggunaan bahasa tidak tepat, karena dalam sistem politik di Indonesia tidak mengenal istilah ganti presiden, namun pemilu.

"Dampaknya terhadap masyarakat awam sangat serius. Mereka tidak memahami politik. Sehingga yang terjadi adalah kegaduhan di tengah-tengah masyarakat," tambah sosok yang juga Ketua Humas Dewan Kesenian Tangerang (DKT) itu.

Kegaduhan itu diantaranya perselisihan pendapat tanpa mengedepankan etika berkomunikasi yang baik karena beredarnya informasi yang tidak jelas sumbernya. Sehingga mengganggu tatanan budaya masyakat yang dikenal sebagai masyarakat yang santun.

"Banyak masyarakat saling berdebat di media sosial, menggunakan kosakata yang tidak patut sehingga tidak patut dalam budaya kita," paparnya.

Ia mengimbau masyarakat semakin cerdas dalam menyikapi hal itu, sehingga tidak mudah tergiring oleh isu dan opini yang memperkeruh tatanan sosial dan budaya politik yang baik.

"Kita berharap masyarakat tidak terbawa arus, karena 2019 bukan ganti presiden, tapi pemilu," tandasnya.

Sementara itu, aktivis demokrasi di Banten Khoirun Huda mengatakan demokrasi memberikan ruang kebebasan untuk berpendapat, namun kebebasan itu pun ada tanggung jawab dan etikanya. Sehingga, pendapat atau opini yang disampaikan dapat dipertanggung jawabkan.

"Gerakan politik harus mengedepankan etika politik, tidak menghalalkan segala cara," kata Huda.

Ia juga menuding, gerakan itu tidak serta lahir sebagai inisiatif warga dunia maya (netizen) yang tidak berafiliasi dengan kepentingan politik, justru digerakkan oleh kelompok politik yang berseberangan dengan kepemimpinan nasional saat ini.

"Saya menduga digerakkan aktor politisi yang bersebrangan dengan presiden saat ini," imbuhnya.

Huda menekankan, daripada menggalang opini publik dengan tagar yang tidak jelas, menurutnya kalau memang ada sosok yang akan diusung sebagai calon presiden, para pendukung tagar 2019 ganti presiden itu lebih baik memberikan informasi ke publik siapa dan apa potensi atau kelebihan sosok tersebut, karena hal ini dianggapnya lebih baik.

Sehingga, lanjutnya, masyarakat awam bisa menilai, bukan justru menebar tagar yang menuding seolah-olah presiden yang menjabat saat ini tidak punya prestasi.

"Jika memang itu gerakan politik, kenapa tidak justru mengusung potensi kelebihan calon presiden yang mereka usung. Bukan sekedar membuat tagar," tukasnya.(MRI/RGI)