Connect With Us

Tak Ada WNA di DPT Pemilu Tangerang, Kemenkumham Perketat Pengawasan

Maya Sahurina | Rabu, 20 Maret 2019 | 16:00

Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten, Imam Suyudi. (@TangerangNews / Maya Sahurina)

TANGERANGNEWS.com-Ketua KPU Kabupaten Tangerang Muhamad Ali Zaenal Abidin menyebut tidak ditemukan Warga Negara Asing (WNA) dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tangerang.

Hal itu, kata Ali, berdasarkan keterangan yang disampaikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat yang menyatakan tidak pernah menerbitkan KTP elektronik (KTP-el) untuk WNA.

"Kami sudah koordinasi dengan Disdukcapil, keterangan yang kami terima, Disdukcapil Kabupaten Tangerang tidak pernah  mengeluarkan KTP eletroknik untuk  WNA. Artinya bisa dipastikan bahwa tidak ada WNA dalam DPT Kabupaten Tangerang," kata Ali, Rabu (20/3/2019)

Terpisah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kantor Wilayah Banten menyatakan akan memperketat pengawasan Warga Negara Asing (WNA), khususnya saat jelang Pemilu agar tidak ada yang terdaftar dalam DPT.

"Jelang pemilihan pada April mendatang, tentu kita lebih memperketat pengawasan, khususnya pada WNA yang sebelumnya masuk ke dalam DPT. Kami pun, secara aktif terus berkoordinasi dengan jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU)," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten, Imam Suyudi saat melakukan pengecekan kondisi di Rumah Tahanan Klas I Tangerang, Rabu (20/3/2019).

Namun, pihaknya mengaku belum mendapatkan data terkini terkait berapa banyak WNA yang dicoret dari DPT di wilayah Provinsi Banten.

"Kalau WNA di Provinsi Banten tentu ada banyak, ribuan. Tapi, untuk berapa banyak WNA yang punya KTP-el atau yang masuk dalam DPT, kami belum tahu secara rinci. Meski demikian, kami akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pengawasannya," ujarnya.

Terkait kepemilikan KTP elektronik, Imam mengatakan bahwa hal itu telah ada aturannya. Kata dia, WNA dapat memiliki KTP elektronik dengan sejumlah syarat, seperti kepemilikan Kartu Izin Tinggal Tetap atau KITAP atau Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi.

"Kalau punya KTP-el ya boleh, tapi memang mereka ya tetap WNA, hanya administrasi kependudukan saja di negara yang ditempati," ungkapnya.

Sebelumnya, lima WNA ditemukan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah Tangerang Selatan. Alhasil, kelima WNA asal Jerman, Amerika Serika, Inggris dan Belanda yang bertempat tinggal Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren, dan Pamulang harus di coret dari DPT, karena pada aturan yang ada WNA tidak memiliki hak suara.(MRI/RGI)

TANGSEL
Tanggapi Isu Truk Sampah di Bogor, Pemkot Tangsel: Bukan Milik Kami

Tanggapi Isu Truk Sampah di Bogor, Pemkot Tangsel: Bukan Milik Kami

Sabtu, 7 Februari 2026 | 21:37

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) angkat bicara terkait video viral di media sosial yang memperlihatkan aktivitas armada pengangkut sampah di wilayah Bogor, Jawa Barat.

MANCANEGARA
WEF Proyeksikan Badai PHK Berlanjut hingga 2030, Penyebabnya Gegara AI 

WEF Proyeksikan Badai PHK Berlanjut hingga 2030, Penyebabnya Gegara AI 

Kamis, 8 Januari 2026 | 13:17

Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.

TOKOH
Deretan Kasus dan Kontroversi Habib Bahar Bin Smith, Terbaru Diduga Ikut Aniaya Anggota Banser di Cipondoh

Deretan Kasus dan Kontroversi Habib Bahar Bin Smith, Terbaru Diduga Ikut Aniaya Anggota Banser di Cipondoh

Selasa, 3 Februari 2026 | 21:28

Nama Habib Bahar bin Smith kembali muncul dalam kasus perkara hukum. Ulama kontroversial ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di wilayah Cipondoh,

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill