TANGERANGNEWS.com-Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Moch Maesal Rasyid menginstruksikan Aparatur Sipil Negera (ASN), serta pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkup Pemkab Tangerang untuk bersikap netral dalam perhelatan Pemilu 2019.
Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat KOORDINASI (Rakor) Persiapan Pemilu 2019 di Gedung Serba Guna (GSG) Puspemkab Tangerang, Rabu (20/3/2019).
"Lugas, tegas. Undang-undang mengatur netralitas ASN, kita tidak bisa sembarang melakukan aksi dukung mendukung, karena ada sanksi hukum bagi para ASN yang tidak netral," tegasnya.
Ia juga mengatakan, takdir seorang ASN adalah pelayan publik. Sementara ranah politik ada di luar kewenangan para ASN. Sehingga politik bukan wilayah kegiatan para ASN.
Kemudian, ia menyebut beberapa peraturan terkait netralitas ASN di Pemilu, diantaranya pasal 20 UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum. UU No.5/ 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS.
Selain itu juga, Surat Edarannya Bupati Tangerang No. 800/4998-BKPSDM/2018 tentang Larangan Keterlibatan ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD serta RT/RW dalam kegiatan Kampanye Pemilu tahun 2019.
"Jadi apabila masih ada yang mau bermain-main dalam pemilu, maka dipastikan siap mendapatkan sanksi," tegasnya lagi.(RAZ/HRU)
Rencana pemerintah menggratiskan biaya pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi masih dalam tahap penyusunan.
TODAY TAG
Kawasan Kuliner Laksa di Jalan Moh. Yamin, Kota Tangerang mendadak jadi sorotan publik setelah keluhan soal parkir liar viral di media sosial.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) memberikan klarifikasi resmi terkait langkah Mukroni yang memilih melepaskan jabatannya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mematangkan rencana percepatan elektrifikasi dan pembangunan jalur ganda (double track) kereta api relasi Rangkasbitung–Merak.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
