TANGERANGNEWS.com-Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Wilayah Banten menetapkan Desa Pete di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang sebagai proyek percontohan program Kerja Keras Bebas Cemas (KKBC) Masuk Desa.

Hal ini untuk mendukung perlindungan jaminan sosial terhadap 86.000 pekerja rentan di Kabupaten Tangerang yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS-TK.

Kepala Kantor BPJS-TK Wilayah Banten Kunto Wibowo mengatakan program KKBC ini dilakukan serentak secara Nasional di mana Desa Pete salah satu wilayah yang ditunjuk menjadi percontohan desa mandiri.

"Kampanye kita fokuskan di Desa Pete untuk percontohan desa mandiri," katanya Kamis, 6 Juli 2023.

Kunto menyatakan saat ini BPJS-TK tengah fokus menggarap sektor Bukan Penerima Upah (BPU) yang sebagian besar berada di ekosistem desa. 

Dengan Iuran mulai dari Rp36.800 per bulan, para pekerja rentan mendapatkan perlindungan. Di antaranya, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

"Cara ini dinilai tepat karena pekerja di sektor informal atau BPU yang mayoritasnya belum paham pentingnya perlindungan Jamsostek," ucapnya.

Menurut Kunto jika dibanding dengan iurannya, manfaat yang didapatkan jauh lebih besar.

Seperti, perawatan tanpa batas biaya, santunan kematian karena kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan, santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat total tetap, serta layanan homecare. 

Sedangkan jika peserta meninggal bukan karena kecelakaan kerja, ahli warisnya akan mendapatkan santunan sebesar Rp42 juta.

"Juga ada beasiswa pendidikan untuk dua orang anak dari jenjang TK hingga perguruan tinggi, maksimal Rp174 juta," katanya.

Sedangkan, untuk program JHT bersifat tabungan yang bisa dimanfaatkan untuk mempersiapkan hari tua. 

"Jadi meski sudah tidak bekerja, mereka dapat tetap hidup dengan layak. Hal ini secara tidak langsung turut menekan pertumbuhan angka kemiskinan ekstrim di Indonesia," jelas Kunto.

Sementara, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perangkat Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang Galih Prakosa menambahkan, pihaknya telah menganggarkan dana untuk 15.800 peserta bagi perangkat Desa, Kepala Desa dan anggota BPD.

Anggaran tersebut terkait kebijakan Bupati Tangerang soal perlindungan pekerja rentan di wilayah Kabupaten Tangerang.

"Tidak menutup kemungkinan kedepannya anggaran dana desa (ADD) untuk fasilitasi pekerja rentan, namun kita masih komunikasi dengan Kemendagri," pungkasnya.