TANGERANGNEWS.com-Puluhan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menemo acara pelantikan anggota DPRD Kabupaten Tangerang, periode 2024-2029, di kawasan Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Jumat 23 AGustus 2024.
Mereka menuntut anggota DPRD terpilih yang baru untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan syarat ambang batas pencalonan Pilkada.
Dalam demo tersebut sempat terjadi kerusuhan antara mahasiswa dan aparat keamanan, lantaran dihadang saat hendak menerobos gedung gedung wakil rakyat tersebut.
Ketua GMNI Kabupaten Tangerang Endang Kurnia mengatakan aksi demo tersebut untuk menyampaikan aspirasi soal putusan MK serta, beberapa isu daerah di Kabupaten Tangerang.
Menurutnya, Revisi Undang Undang (RUU) Pilkada yang dibentuk Badan Legislatif (Baleg) DPR RI untuk menganulir putusan MK itu telah dibatalkan, Kamis 22 Agustus 2024, malam. Namun pihaknya tetap akan mengawalnya.
"Bukan berarti kami diam, kami akan terus mengawal sampai benar-benar dibatalkan, karena lagi dan lagi DPR selalu berulah. Di sini, kami ingin menyampaikan aspirasi kepada anggota dewan yang baru dilantik, untuk ikut berperan," kata Endang.
Iz juga menuntut 55 anggota DPRD Kabupaten Tangerang terpilih, langsung menunjukkan kinerjanya mewakili masyarakat, dengan dalam mengawal putusan MK hingga final. Begitu juga dengan isu-isu daerah.
"Kami meminta legislatif melek, bekerja, untuk melihat bagaimana kondisi daerah, apalagi menjelang Pilkada 2024," tegas Endang.
Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Kantor Imigrasi Tangerang meningkatkan intensitas patroli dan pengawasan keimigrasian di wilayah kerjanya.
TODAY TAG
Ada satu ironi besar di negeri ini, Indonesia dikenal sebagaisalah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, tetapi justrumenjadi negara yang paling cepat kehilangan hutan setiaptahunnya. Kita memiliki Undang-Undang Kehutanan
Paramount Gading Serpong resmi memperkenalkan identitas visual terbaru yang menegaskan arah pengembangan kawasan sebagai kota modern yang tumbuh berkelanjutan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyatakan pemerintah belum menetapkan kepastian rekrutmen calon pegawai negeri sipil pada 2026.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
