Dua Anggota DPRD Kota Tangerang di PAW
Jumat, 14 Februari 2014 | 18:46
Dua Anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi Demokrat yakni Muhandiyah dan Evi Elvia Abdullah diganti melalui proses Paripurna Istimewa Pergantian Antar Waktu
Dua Anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi Demokrat yakni Muhandiyah dan Evi Elvia Abdullah diganti melalui proses Paripurna Istimewa Pergantian Antar Waktu
“Dan dengan pembayaran gaji melalui rekening tersebut, bisa langsung satu hari selesai karena masih satu bank," kata Ivan.
RECOMENDEDWali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengamankan mobil tinja ilegal yang membuang limbah rumah tangga sembarangan di sepanjang Jalan Poris, Kelurahan Cipondoh, Kota Tangerang, Jum’at (14/02).
“Pendidikan dasar, menengah dan pendidikan atas harus diperbaiki. Misalnya perguruan tinggi negeri. Saya kira sudah waktunya ada di sini. Sebab, masih ada beberapa warga masyarakat yang tertinggal,” jelasnya.
"Tutup segel galon ini asli. Kenapa bisa mudah beredar dan bahkan bisa didapat dari pemulung, nanti kita selidiki lebih jauh," pungkasnya.
“Pendaftaran penyusunan dokumen lingkungan hidup bisa dilakukan secara online, melalui web site bplh.tangerangkota.go.id/apil,”jelasnya.
“Terus berinovasi, banyak yang harus kita lakukan untuk masyarakat,” ujarnya.
"Tangerang Education Fair 2014 terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan Kota Tangerang dengan zcomm" imbuhnya.
“Mobil ditinggal sebentar karena keperluan, tapi begitu kembali ke mobilnya tasnya disimpang dalam mobil sudah hilang,” ujarnya, Kamis (13/2).
“Mungkin karena panik, jadi lupa dibawa. Mereka baru sadar saat banjir sudah surut. Jadi kita membantu mereka untuk mempermudah pembuatan KTP dan Akta,” ujarnya.
“Terkait dengan adanya lahan pemda atau lahan fasos fasum yang terkena pembebasan, kami akan bantu percepat pengurusannya, asalkan sesuai aturan,”tegasnya.
TANGERANG-Sebanyak 65 pejabat eselon 2, 3 dan 4 di lingkungan Pemkot Tangerang dimutasi Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, Kamis (13/02).
"Jika data sudah ada, nanti akan mengusulkan ke KPU pusat. Untuk peralatan dan perlengkapan sudah siap. Kalau usulan disetujui, kita tinggal minta arahan KPU Pusat," ujarnya.
"Justru aturan itu mencegah kerugian yang lebih besar terhadap masyarakat. Mereka dikenakan biaya yang justru lebih mahal," katanya.
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah ketika ditanya status Kelompok P3K, dirinya mengaku juga belum mengatahui apakah sama status P3K dengan honorer atau bukan.
“Tapi itu harus seleksi lagi, yang menetapkan metode seleksinya Kemenpan. Proses seleksinya hampir sama dengan CPNS, tapi statusnya bukan CPNS,” ujarnya.