TANGERANG- KPU Kota Tangerang dan KPU Banten ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (12/9) sore. Tujuannya mencari tahu apakah ada pasangan kontestan Pilkada Kota Tangerang 31 Agustus 2013 ada yang melayangkan gugatan.   

"Sebelum dilakukan pelantikan terhadap pasangan terpilih, kita ingin tahu apakah ada gugatan dari pasangan yang kalah dalam Pilkada ini atau tidak," ungkap Syafril Elain, Ketua KPU Kota Tangerang, Kamis (12/9) petang.

Dia menyatakan, setelah diketahui ternyata ada gugatan yakni dari pasangan pasangan nomor urut 1, Harry Mulya Zein (HMZ)-Iskandar Zulkarnain dan nomor urut 2,  adik Wali Kota Tangerang Wahidin Halim, yakni Abdul Syukur-Hilmi Fuad. “Kedua kubu tersebut  telah melayangkan gugatan ke MK," terangnya.

Namun,  ketika ditanya terkait gugatan dan nomor registrasi gugatannya, terang Syafril, belum dapat diminta, lantaran gugatan itu baru saja tiba di loket gugatan.

Dengan adanya hal tersebut, KPU Kota Tangerang harus bersiap diri, karena secara kelembagaan KPU Kota Tangerang menjadi terlapor atau tergugat.

"Hal itu terjadi apabila gugatannya diproses dan dipersidangkan oleh MK," tukas Syafril.

Terpisah, kuasa hukum pasangan nomor urut 2, Abdul Syukur-Hilmi Fuad Irvan Rivai membenarkan pihaknya telah melayangkan gugatan ke MK.
Dia menegaskaan, hal itu lantaran hasil rekapitulasi KPU pada Pilkada 31 Agustus, kemarin ditengarai banyak kecurangan.

"Kita gugat ke MK bukan main-main tetapi terdapat bukti dan kejadian mulai dari money politick, keterlibatan PNS,  hingga di tingkat TPS diduga bermain," tudingnya.

Langkah itu ditempuh, karena demokrasi di Kota Tangerang mendapat intervensi pusat seperti DKPP yang hasil akhirnya menjadi demokrasi yang tidak sehat.

"Pihak kita telah mencoba mengingatkan upaya hukum terhadap DKPP dan lembaga lainnya, akan tetapi tidak ada perbaikan hukum, untuk itu dengan adanya langkah ini diharapkan MK menjadi sandaran terakhir untuk membenahi carut marutnya demokrasi di Kota Tangerang," papar Irvan.