Connect With Us

Pemilik Kos di Tangerang Akan Dikenakan Pajak

Rangga Agung Zuliansyah | Selasa, 28 Januari 2014 | 20:58

Herry Rumawatine (tangerangnews / rangga)


TANGERANG-Pemerintah Kota Tangerang memberlakukan pajak bagi kos-kosan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2014. Rumah kos yang dikenai pajak hanya yang memiliki minimal 10 kamar atau lebih.
 
“Rumah kos dikenakan pajak 25 persen. Karena kalau lebih dari 10 pintu itu sudah termasuk komersil,” kata Ketua DPRD Kota Tangerang Herry Rumawatine, Selasa (28/1).
 
Menurut Herry, aturan tersebut sebenarnya telah dibelakukan dalam Perda 7/2010 tentang pajak daerah, namun hingga kini belum efektif. Padahal jika bisa berjalan, pajak tersebut dapat meningkatkan PAD.
 
“Perdanya belum efektif. Jadi kita mau efektifkan melalui Raperda perubahan atas Perda 7/2010. Raperda sedang dibahas dan sudah masuk tahap pandangan Fraksi terhadap jawaban wali kota atas raperda tersebut,” ujarnya.
 
Herry menambahkan, saat ini banyak kos-kosan di Kota Tangerang yang belum terserap pajaknya. Seperti dikawasan Kecamatan Neglasari  dan Jatiuwung. “Di Neglasari banyak kos-kosan dekat Bandara Soekarno Hatta, malah sudah seperti hotel, tapi tidak kena pajak itu. Makanya PAD dari sektor itu masih rendah,” ujarnya.
 
BISNIS
Atap Mal Ciputra Tangerang Dipasang 1.260 Panel Surya, Pangkas Kebutuhan Listrik Hingga 23 Persen

Atap Mal Ciputra Tangerang Dipasang 1.260 Panel Surya, Pangkas Kebutuhan Listrik Hingga 23 Persen

Jumat, 31 Juli 2026 | 16:34

Ciputra Group melakukan langkah besar dalam transisi energi hijau dengan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di salah satu pusat perbelanjaan unggulannya, Mall Ciputra Tangerang.

HIBURAN
Peringati HAN 2026, Hotel Santika Indonesia Ajak 43 Anak Jadi General Manager Sehari

Peringati HAN 2026, Hotel Santika Indonesia Ajak 43 Anak Jadi General Manager Sehari

Rabu, 29 Juli 2026 | 16:10

Santika Indonesia Hotels & Resorts kembali menggelar program GM For A Day 2026 dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional.

KAB. TANGERANG
Pemkab Tangerang Akan Susun Regulasi Turunan Perpres Anti LGBT

Pemkab Tangerang Akan Susun Regulasi Turunan Perpres Anti LGBT

Jumat, 31 Juli 2026 | 20:16

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berencana menyusun peraturan daerah (Perda) sebagai tindak lanjut kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang penanganan isu Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ).

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill