Connect With Us

Pembangunan U-Turn Rusak 700 Tanaman, Pemprov Diminta Ganti Rugi

Rangga Agung Zuliansyah | Kamis, 18 Desember 2014 | 17:53

Pembangunan U-Turn Rusak 700 Tanaman, Pemprov Diminta Ganti Rugi (Rangga A Zuliansyah / TangerangNews)

TANGERANG-Pembangunan U-turn atau putaran balik arah di Jalan MH Thamrin, Kebon Nanas, Kota Tangerang, yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten telah merusak ratusan tanaman di median jalan tersebut. Karena itu Pemerintah Kota Tangerang menuntut Pemprov Banten mengganti rugi atas kerusakan yang terjadi.
 
“Pembanguna U-Turn  ini kan membongkar median jalan sepanjang 7 meter. Jadi ada sekitar 700 tanaman dan 3 segmen pagar besi yang dirusak, tanpa sepengetahuan kita. Padahal tanaman itu dari APBD Kota Tangerang,” kata Kepala Dinas Keberihan dan Pertamanan (DKP) Kota Tangerang Ivan Yudianto, saat sidak U-Turn bersama anggota Komisi IV DPRD setempat Kamis (18/12).
 
Menurut Ivan, tanaman yang dirusak itu terdiri dari berbagai jenis dengan harga mulai dari Rp500 ribu hingga Rp1 juta. Untuk itu pihaknya menuntut Pemprov mengganti tanaman tersebut. “Tanaman untuk penghijauan yang sudah kita bangun susah payah dibongkar sepihak, tentu  harus ada penggantian,” tukasnya.
 
Dijelaskannya, dalam pembangunan U-turn tersebut, pihaknya memang telah diundang untuk koordinasi oleh Pemprov Banten. Namun pihaknya  tidak sepakat.  

“Kita sudah menolak, tapi tetap dibangun juga. U-turn ini banyak yang dilanggar mulai dari perda, undang-undang hingga peraturan pemerintah. Jadi harus dihentikan,” pungkasnya.
 
 
 
 
 
 
OPINI
May Day dan Gugatan Marx di Balik Penjara Digital

May Day dan Gugatan Marx di Balik Penjara Digital

Jumat, 1 Mei 2026 | 16:57

Sejarah dari seluruh masyarakat yang ada hingga sekarang adalah sejarah perjuangan kelas." Kalimat pembuka Karl Marx dalam Manifesto Komunis (1848) ini sering kali dianggap sebagai peninggalan masa lalu yang tak lagi relevan.

KAB. TANGERANG
WFH ASN Kabupaten Tangerang Belum Berdampak Signifikan pada APBD

WFH ASN Kabupaten Tangerang Belum Berdampak Signifikan pada APBD

Senin, 4 Mei 2026 | 19:33

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muhammad Hidayat menyebut Work From Home (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya tidak begitu memberikan dampak pada efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill