TANGERANG-Menanggapi rencana penghapusan dana bantuan sosial (Bansos) bagi pemerintah daerah yang dicetuskan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengaku akan menerima saja aturan tersebut.
“Saya
ngikutin aja, kalo itu aturan pemerintah pusat, mau diapain? Kalau itu sudah jadi aturan, kita tinggal melaksanakan di daerah,” ujarnya, Selasa (23/12).
Menurut Arief, penghapusan Bansos yang diberlakukan pemerintah pusat dikarenakan adanya masalah seperti tidak tepat sasaran atau tidak transparan. Sementara di Pemerintah Kota Tangerang sendiri dalam penyaluran bansos melalui proses yang ketat.
“Yang bermasalah kan kalau enggak jelas penerimanya. Kalau di kita misalanya ada yang butuh bantuan dana harus bikin proposal dulu. Kalau proposal dikasih kasih tahun ini, dananya baru cair tahun depan, karena harus melalui proses verifikasi yang ketat oleh timnya,” papar Arief.
Ketika sudah diverifikasi, lanjut Arief, dana akan ditransfer ke rekening yayasan atau masyarakat penerima dana. Selanjutnya penerima harus melaporkan setiap kegiatan yang menggunakan dana tersebut.
“Dana tidak diberikan tunai untuk mengindari pemotongan,” jelasnya.
Jumlah dana Bansos yang dikucurkan Kota Tangerang setiap tahunnya, Arief mengaku tidak hafal. Namun dana tersebut biasanya diberikan untuk pembangunan masjid, mushola atupun majelis talim.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kemendagri untuk menghapus dana bansos di pemerintah daerah. Penghapusan anggaran bansos dilakukan atas dasar banyaknya tindak penyelewengan. Tindakan penyelewengan tersebut dilakukan oleh kepala daerah atau DPRD.
