TANGERANG-Sebuah panti pijat plus-plus bernama Tangan-Qu Refleksi dan Spa di Jalan Jalur Sutera Timur, Ruko Olivia Kavling 5A No 3, Alam Sutera, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, digerebek petugas Satpol PP, Senin(25/5) malam.
Dalam penggerebekan tersebut, tiga wanita terapis kepergok bugil tengah melayani tamu. Salah satu diantaranya bahkan bersembunyi di kolong tempat tidur.
Saat akan diamankan, mereka menolak dan menangis kepada petugas. Akhirnya mereka pun pasrah diangkut ke Kantor Satpol PP Kota Tangerang.
Berdasarkan informasi, prostitusi berkedok panti pijat tersebut beroperasi sejak bulan Februari 2015. Untuk mendapat pelayanan di panti tersebut, tamu dikenakan tarif sebesar Rp 500 ribu, yakni untuk biaya kamar sebesar Rp 120 ribu dan servis plus-plus Rp 380 ribu.
Kepala Satpol PP Kota Tangerang Mumung Turwana mengatakan, penggerebekan panti pijat tersebut berdasarkan pengintaian petugas. Setelah dipastikan, pihaknya langsung melakukan penggerebekan di lokasi.
"Hasilnya terbukti panti pijat itu ada kegiaatan prostitusi. Kita temukan tiga wanita terapis tanpa busana tengah melayani tamu," terangnya.
Terkait perizinannya, Mumung menemukan surat izin usaha dari keluarahan dan kecamatan serta izin medis dari Dinas Kesehatan yang menyatakan panti tersebut sebagai refleksi tradisional.
"Tempat tersebut telah melanggar Perda 8/2005 tentang larangan pelacuran. Rencananya besok akan kita segel," tegasnya.
Selain menggerebek panti pijat, petugas juga mengamankan enam pasangan mesum di Hotel Wisma Warna Alam, Kecamatan Neglasari. Kebanyakan mereka adalah sepasang kekasih remaja.
"Saat dirazia mereka tidak bisa menunjukkan surat nikah. Jadi kita amankan lalu didata dan KTO mereka diamankan sebagai shock terapy," jelas Mumung.
PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) resmi menetapkan penurunan tarif jasa kebandarudaraan hingga 50 persen bagi penumpang pesawat maupun maskapai penerbangan.
TODAY TAG
Wacana redefinisi korupsi yang dilemparkan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memicu kegaduhan baru di ruang publik. Pemerintah mengusulkan agar penegakan hukum tindak pidana korupsi bergeser mengikuti standar global
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memastikan pelayanan publik berbasis digital tetap berjalan lancar. Pemkot juga menjamin seluruh data pribadi masyarakat berada dalam kondisi aman
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
