Connect With Us

Warga Batuceper Tuntut 20 juta per meter

Rangga Agung Zuliansyah | Rabu, 5 Agustus 2015 | 17:38

Warga blokade rel kereta api di stasiun Batuceper Tangerang (Rangga A Zulianzyah / TangerangNews)


TANGERANGNEWS.com-Ratusan warga Batuceper dan Poris Plawad yang terkena jalur proyek pembangunan rel Kereta Bandara Soekarno - Hatta menolak harga tanah yang dibayar Badan Pertanahan Negara (BPN). Mereka menuntut tanahnya dibayar Rp20 juta per meter.

Kuasa hukum warga yang juga tim pembela Korban Rel Bandara (Korban), Hermawanto mengatakan, warga merasa dibohongi oleh BPN karena membayar harga tanah mereka tidak sesuai dengan ketentuan. Pasalnya, dalam pertemuan terakhir, BNP begitu saja menyerahkan amplop berisi uang tanpa perincian.

"Warga dibagi amplop yang tidak tahu isinya berapa, kemudian mereka disuruh tanda tangan. Ternyata di dalam ada selembaran surat pemberitahuan ganti rugi. Uangnya berjumlah sekitar Rp100 jutaan. Padahal tuntutan mereka tidak segitu, mereka dibohongi," jelasnya usai mengadukan hal itu ke Komisi I DPRD Kota Tangerang, Rabu (5/8).

Menurutnya warga menginginkan ganti rugi yang adil, layak dan mensejahterakan. Bila tanahnya dibeli, mereka harus bisa pindah ke lokasi yang sama. Namun mereka menghargai tanah hanya Rp2 juta per meter.

"Harga segitu mereka pindah kemana? BPN hanya membayar harga tanah saja, tidak dengan bangunan. Padahal ada aspek lain, seperti ruang diatas tanah, ruang dibawa tanah dan kerugian emosional," tukasnya.

Salah satu warga, Surnah, 30, mengatakan, tindakan BPN dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan warga. Mereka menyatakan setuju membayar harga tanah sama rata minimal Rp10 juta per meter.

"Tapi ternyata harganya beda-beda dan sangat rendah. Kita tidak mau setelah jual rumah jadi gembel," pungkasnya. (RAZ)

BANTEN
Pemprov Banten Buka Opsi Pangkas Tukin ASN agar PPPK Tetap Digaji hingga 2027

Pemprov Banten Buka Opsi Pangkas Tukin ASN agar PPPK Tetap Digaji hingga 2027

Kamis, 13 Agustus 2026 | 14:55

Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN sebagai salah satu opsi untuk menjaga seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap bekerja hingga 2027.

TOKOH
Richard Lee Siap Buka Seluruh Fakta, Tantang Doktif Hadir ke Persidangan

Richard Lee Siap Buka Seluruh Fakta, Tantang Doktif Hadir ke Persidangan

Kamis, 30 Juli 2026 | 14:28

Richard Lee menantang Samira Farahnaz alias Doktif untuk hadir dalam sidang kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang menjerat dirinya sebagai terdakwa.

AYO! TANGERANG CERDAS
7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

Selasa, 28 Juli 2026 | 14:04

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.

BISNIS
JETOUR Kantongi 1.038 SPK di GIIAS 2026, Model SUV T2 dan T1 i-DM Paling Laku

JETOUR Kantongi 1.038 SPK di GIIAS 2026, Model SUV T2 dan T1 i-DM Paling Laku

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:23

Selama pameran berlangsung, JETOUR berhasil membukukan total 1.038 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dari seluruh lini SUV yang ditawarkan kepada konsumen Indonesia.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill