TANGERANG-Dalam rangka mendapatkan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang benar, akurat dan valid, Dinas Sosial Kota Tangerang pun menggelar kegiatan Sosialisasi/Pembekalan bagi Petugas Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) se-Kota Tangerang tahun 2015.

Data ini nantinya akan digunakan bagi pemerintah dalam rangka merumuskan suatu kebijakan, khususnya bidang kesejahteraan sosial.

 Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Agus Sudrajat mengatakan, pihaknya akan mulai melakukan validasi data PMKS dan PSKS tahun 2015. Dalam proses validasi ini pihaknya mengacu pada data PMKS dan PSKS tahun 2014 yang berjumlah 205.519 orang.

 “Nantinya dari data tahun lalu, petugas harus melakukan verifikasi dan validasi, apakah orang yang masuk kategori PMKS dan PSKS ini masih ada, sudah meninggal, pindah atau ekonominya sudah membaik. Data ini harus diupdate minimal dua kali dalam satu tahun,” katanya, Rabu (9/8).

 Agus menambahkan, dinamika perkembangan global saat ini, baik dalam konteks sosial, politik dan ekonomi cukup mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat, sehingga data ini sangat penting bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial Kota Tangerang  dalam membuat perencanaan maupun pelaksanaan program atau kegiatan.

 “Jika pemerintah baik pusat, provinsi maupun kota ingin membuat program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan atau kesejahteraan seperti bedah rumah, bantuan uang tunai, biaya kesehatan gratis, sekolah gratis dan lain-lain, mengacunya pada data ini,” jelasnya.

 Kepala Bidang Perencanaan Dinas Sosial Syahrial mengungkapkan semua dokumen yang dihasilkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, senantiasa harus tetap dirawat dan di update secara rutin dan berkala setiap tahunnya, agar setiap kebijakan program dari pemerintah dikeluarkan didasarkan atas fakta dan data yang valid.

"Maka dengan demikian program pemerintah yang diluncurkan dapat menyentuh sasaran dan mencapai target yang sesungguhnya," ujarnya.

Maka, dari pada itu peran petugas penghimpun data yang terdiri dari Mitra Kerja serta Relawan Dinas Sosial di Kecamatan dan Kelurahan sangatlah besar artinya dalam membantu terhadap permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat, baik itu soal kemiskinan, bencana alam, bencana sosial, penanganan orang penyandang cacat atau disabilitas, anak terlantar,  keluarga miskin dan lain sebagainya.

“Karena itu kami melaksanakan pembekalan bagi para petugas pendata PMKS dan PSKS se Kota Tangerang, dengan harapan mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik dan mencapai target yang diharapkan,” jelasnya.

Pembekalan yang digelar selama satu hari di Gedung Cisadane, Lt 4, Kota Tangerang pada Selasa (1/9), diikuti 104 orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) tingkat kelurahan dan 13 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).  Pembekalan ini diberikan langsung oleh para narasumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementrian Sosial RI, Kantor Dinas Sosial Provinsi Banten dan pejabat Bappeda Kota Tangerang.

Menurutnya, pada pendataan kali ini lebih fokus kepada enam kriteria yakni orang disabilitas dan berbasis panti. Selain itu, dengan hasil data akan dibutuhkan panti dan berapa yang disediakan oleh pemetintah daerah.

Kriteria warga miskin sendiri tidak masuk dalam pendataan kali ini. Pasalnya pendataan dan pengolahan data untuk warga miskin sudah ditangani instansi atau lembaga lain. Sehingga,akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesimpangsiuran data dan informasi warga miskin. "Dan hal ini kami lakukan sesuai petunjuk dan arahan kepala Pusdatin Kementrian Sosial RI di Jakarta beberapa waktu lalu," ungkap Syahrial.