TANGERANGNews.com-Saksi pasangan calon gubernur Banten nomor urut 2, Rano Karno-Embay Mulya Syarief walk out saat rapat pleno rekapitulasi suara di KPU Kota Tangerang, Kamis (23/2/2017).
Empat perwakilan saksi tersebut keluar setelah pembacaan hasil rekapitulasi di Kecamatan Batu Ceper, Benda dan Cibodas.
Salah satu saksi Suparmi mengatakan, pihaknya melakukan walk out karena KPU tidak merespons keluhan mereka terkait adanya dugaan penggelembungan suara.
"Perhitungan di tiga kecamatan itu kesalahannya sama. Tapi keluhan kita hanya dicatat saja. Panwaslu juga diam saja," katanya.
Menurut Suparmi sejumlah masalah yang terjadi terkait selisih suara dan surat keterangan (Suket) pengganti e-KTP. Suket tersebut didistribusikan Disdukcapil ke kelurahan lalu ke RT-RT.
"Suket itu yang seharusnya megang warga, kenapa didrop ke kelurahan?," katanya.
Selain itu, banyak warga yang tidak mendapat form C6 (surat undangan mencoblos), meski masuk dalam DPT.
Suparmi mempertanyakan kenapa KPU tidak mengurus Form C6. Namun malah merekomendasikan Disdukcapil untuk mengeluarkan suket.
"Ini jadi pertanyaan baru, kenapa C6 tidak didistribusikan dengan baik? Tapi KPU malah mengejar suket, yang jumlahnya sekitar 28.000," ujarnya.
Ditanya apakah hal tersebut mengindikasikan adanya upaya memobilisasi suara dari warga yang tidak masuk DPT? Suparmi enggan menanggapinya.
"Saya enggak tahu itu. Yang saya lihat yang terjadi di lapangan begitu," ujarnya.
Sementara saksi paslon nomor urut 1, Media Warman mengatakan, bahwa walk out yang dilakukan saksi paslon 2 merupakan hak mereka. Argumentasi mereka terkait adanya dugaan kecurangan tidak mendasar.
"Mereka merasa tidak diakomodir keluhannya, padahal sesuai aturan mereka diakomodir lewat catatan. Dan pleno harus tetap berlanjut. Apa yang mereka bilang itu terbantahkan," jelasnya.
Selain itu, menurutnya walk out itu memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat. Padahal sebelumnya kedua paslon sudah berdeklarasi siap menang dan siap kalah, apapun hasilnya.
"Mereka tidak komit dalam perjanjian sebelumnya," ungkapnya.
TODAY TAG
Besarnya arus kendaraan di suatu kawasan dinilai tidak lagi menjadi satu-satunya tolok ukur utama bagi pelaku usaha ritel dalam menentukan lokasi ekspansi bisnis.
Masyarakat Kota Tangerang dapat memanfaatkan berbagai keringanan pajak daerah dengan potongan hingga 45 persen dalam Program Pesta Diskon Kemerdekaan yang berlangsung mulai 3 hingga 31 Agustus 2026.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
