Pembiayaan Program SMA Swasta Gratis di Banten Dibagi 2 Klaster, Tangerang Raya Paling Besar
Jumat, 2 Mei 2025 | 20:51
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meluncurkan Program Sekolah Gratis untuk SMA, SMK dan SKh swasta, Jumat 2 Mei 2025.
TANGERANGNEWS.com-Hari pertama ujian nasional berbasis komputer (UNBK) pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Tangerang masih terjangkit masalah teknis, Senin (23/4/2018).
Sedikitnya, ada 8 dari 248 SMP yang menjalani UNBK se-Kota Tangerang mengalami peristiwa server down. Karena itu, pelaksanaan UNBK di hari pertama ini pun berlangsung tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Seperti di SMPN 6 Tangerang, yang seharusnya UNBK dimulai pada pukul 07.30 WIB, namun karena adanya kendala, jadi dimulai pada pukul 09.00 WIB.
Kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Abduh Surahman langsung meninjau sekolah tersebut disaat dirinya mendapatkan kabar adanya kendala.
"Di sekolah ini masih offline ya bukan hang, komunikasi kita dengan kementerian ternyata memang server dari pusatnya ada kendala. Kalau yang lapor ke saya ada sekitar 8 sekolah tetapi tidak semuanya offline. Misalnya dari 4 sekolah, 2 online 2 offline," ujarnya kepada TangerangNews.com.
Menurut Kepala SMPN 6 Tangerang Maksum, para siswanya telah diberikan pembinaan berupa simulasi pelaksanaan UNBK selama tiga kali. Selain untuk memahami proses kegiatan ujian online, hal ini juga agar para siswa bisa mengatasi berbagai macam masalah di saat mengerjakan soal-soal.
"Secara mentalitas mereka sudah diberikan pembekalan oleh pihak sekolah, kan kita sudah beberapa kali simulasi, sehingga begitu terjadi peristiwa yang sama anak sudah paham masalahnya di mana," jelasnya.(RAZ/HRU)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meluncurkan Program Sekolah Gratis untuk SMA, SMK dan SKh swasta, Jumat 2 Mei 2025.
Sejak resmi menjadi kota administratif pada 28 Februari 1993 setelah sebelumnya tergabung dalam Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang telah menginjak usia ke-32 pada Jumat, 28 Februari 2025.
Pilkada Serentak 2024 melahirkan Banyak Kepala daerah Terpilih sebagai Pemimpin Politik di daerah. Dampaknya adalah budaya retreat atau Pembekalan Yang dilaksanakan oleh Presiden RI melalui kementerian Dalam Negri kepada kepala daerah terpilih