Connect With Us

Kota Tangerang Punya Kampung Tematik Anti Politik Uang

Achmad Irfan Fauzi | Sabtu, 23 Maret 2019 | 14:44

Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi dan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah beserta rombongannya hadir dalam peluncuran Kampung Anti Politik Uang, Hoaks, dan Politisasi SARA di Vihara Kwan Tee Bio, Kampung Rukun. (TangerangNews/2019 / Achmad Irfan Fauzi)

 

TANGERANGNEWS.com-Politik uang menjadi momok dalam praktik demokrasi prosedural, salah satunya dalam perhelatan Pemilu 2019. Karenanya, sebagai bentuk simbol perlawanan terhadap praktik yang mencederai demokrasi itu, di Kota Tangerang hadir Kampung Anti Politik Uang, Hoaks, dan Politisasi SARA (suku, agama, ras, antargolongan).

Kampung tersebut terletak di Kampung Rukun, Jalan Tongyan III RT 04/07, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang.

Peluncurannya pun dilakukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi di Vihara Kwan Tee Bio, Kampung Rukun, Sabtu (23/3/2019)

Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi

Menurut Didih, kampung tematik ini baru pertama kali hadir di Provinsi Banten dan akan dijadikan percontohan bagi kampung lainnya untuk menunjukkan bahwa pesta demokrasi lima tahunan berlangsung tanpa harus bergejolak.

"Ini kampung percontohan pertama di Provinsi Banten dan akan berada di Pandeglang maupun Serang," ujar Didih dalam acara peluncuran yang juga dihadiri Forkopimda se-Kota Tangerang tersebut.

Dalam demokrasi, kata Didih, persaingan politik adalah hal yang lumrah. Kompetisi dalam pemilu juga sangat diperbolehkan. Namun, mesti mentaati aturan yang berlaku dan yang terpenting menghindari praktik politik uang, hoaks dan politisasi SARA.

"Politik uang itu sakitnya dihati dan lukanya sangat lama. Rumah ibadah juga milik bersama, bukan milik tertentu," ucapnya.

Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi dan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah beserta rombongannya hadir dalam peluncuran Kampung Anti Politik Uang, Hoaks, dan Politisasi SARA di Vihara Kwan Tee Bio, Kampung Rukun.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menuturkan, kampung rukun menjadi simbol di Kota Tangerang untuk menjaga kerukunan umat agar selalu menjalin persaudaraan.

"Ini harus menjadi cerminan di Neglasari bahkan cerminan di Indonesia untuk kesuskesan Pemilu. Maka saya titip kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk disampaikan kepada umat agar bagaimana menjaga persaudaraan," ucapnya.

Dalam kegiatan peluncuran kampung ini, para petinggi partai politik se-Kota Tangerang juga melakukan deklarasi untuk berkomitmen menghindari dan melawan politik uang, hoaks dan politisasi SARA. Secara simbolis pula, peresmian dilakukan dengan memotong pita yang terbentang diantara signage Kampung Anti Politik Uang, Hoaks dan Politisasi SARA.(RMI/HRU)

AYO! TANGERANG CERDAS
7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

Selasa, 28 Juli 2026 | 14:04

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.

HIBURAN
Banjir Promo HUT RI, Nikmati Diskon dan Cashback Spesial dari Danamon Sepanjang Agustus

Banjir Promo HUT RI, Nikmati Diskon dan Cashback Spesial dari Danamon Sepanjang Agustus

Jumat, 14 Agustus 2026 | 21:00

Momentum perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia tahun ini terasa semakin istimewa bagi nasabah PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon).

NASIONAL
Markas Judol Live Streaming di Tangerang Terbongkar, Perputaran Uang Capai Rp2 Miliar, 14 Orang Ditangkap

Markas Judol Live Streaming di Tangerang Terbongkar, Perputaran Uang Capai Rp2 Miliar, 14 Orang Ditangkap

Jumat, 14 Agustus 2026 | 22:31

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan judi online (judol) lintas negara yang dipasarkan oleh para pelaku melalui siaran langsung atau live streaming.

BANTEN
Pemprov Banten Buka Opsi Pangkas Tukin ASN agar PPPK Tetap Digaji hingga 2027

Pemprov Banten Buka Opsi Pangkas Tukin ASN agar PPPK Tetap Digaji hingga 2027

Kamis, 13 Agustus 2026 | 14:55

Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN sebagai salah satu opsi untuk menjaga seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap bekerja hingga 2027.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill