TANGERANGNEWS.com-Komisi II DPRD Kota Tangerang menyoroti kuota siswa yang berstatus keluarga tidak mampu atau miskin dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP Negeri di Kota Tangerang.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tangerang Amarno mengatakan, PPDB dilakukan lewat jalur zonasi atau reguler 90 persen, prestasi 5 persen dan perpindahan orang tua 5 persen.
Menurutnya, terdapat 33 SMP Negeri di Kota Tangerang dengan jumlah kursi 11.000 dan jumlah siswa lulusan SD 31.000 yang menjadi calon pendaftar.
Amarno mengatakan, berdasarkan kajian Dinas Pendidikan Kota Tangerang, setiap sekolah negeri itu dapat menampung 300 siswa.
BACA JUGA:
Diestimasikan, 180 calon siswa diantaranya akan diterima di sekolah negeri lewat jalur zonasi dalam radius 6 Rukun Warga (RW) dengan jarak sekolah negeri.
Sementara 120 calon siswa diantaranya akan diterima lewat jalur prestasi dan jalur perpindahan orangtua.
"Yang kami soroti adalah kuota siswa yang berstatus miskin. Bagaimana kalau siswa miskin rumahnya tidak termasuk dalam zonasi 6 RW dan tidak berprestasi?" ujar Amarno di gedung DPRD Kota Tangerang, Kamis (20/6/2019).
Amarno menambahkan, tanggungan siswa miskin pun akan berat jika bersekolah di sekolah swasta, karena hanya biaya SPP yang ditanggung pemerintah. Sementara sarana penunjang lainnya tidak.
"Kalau sekolah di sekolah swasta biayanya sangat mahal, banyak yang harus mereka bayar," katanya.
Amarno menuturkan, siswa golongan miskin pun memiliki hak untuk bisa bersekolah seperti halnya siswa pada umumnya.
"Hal itu sudah kami bahas, namun Dinas Pendidikan tidak bisa menjawab solusinya," ucapnya.(RAZ/RGI)
Promo spesial berupa potongan harga sampai Rp2 juta ini berlaku hingga akhir Januari untuk membantu konsumen memiliki motor impian dengan lebih mudah dan hemat.
TODAY TAG
Sebuah video yang memperlihatkan kontras kondisi jalan di perbatasan Provinsi Banten dan Jawa Barat menjadi sorotan warganet.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menghentikan sementara aktivitas pengolahan sampah domestik yang dikirim dari Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ke Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
Setiap kali perempuan bersuara mengkritik pemerintah, negara selalu mengatakan hal yang sama: kritik itu sah, demokrasi dijamin. Tapi kenyataan di lapangan sering berkata sebaliknya.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
