TANGERANGNEWS.com-Gubernur Banten Wahidin Halim akan menindak tegas jika ada oknum pihak sekolah yang menyalahgunakan wewenangnya (titip menitip) dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA/SMK di Provinsi Banten.
Dalam pelaksanaan PPDB, terkadang diduga ada pihak-pihak oknum sekolah yang melaksanakan penerimaan tidak sesuai peraturan. Wahidin pun menyebut akan memecat oknum sekolah jika terindikasi 'bermain' dalam pelaksanaan PPDB.
"Kalau ada pihak sekolah yang main-main ya saya pecat. SPP aja tidak boleh, masa penerimaan minta duit," tegas Wahidin di bilangan Cipondoh, Kota Tangerang, Selasa (18/6/2019).
Wahidin sendiri telah melakukan pemantauan dengan terjun langsung ke SMAN 10, SMAN 9, dan SMAN 2 Kota Tangerang untuk melihat proses serta menyimpulkan pelaksanaan PPDB.
Wahidin menuturkan bahwa sejauh ini pelaksanaan PPBD tingkat SMA/SMK di Provinsi Banten berjalan lancar. Kendati lancar, kata Wahidin, sempat terjadi penumpukan pendaftar saat dalam proses verifikasi PPDB.
"Ini memang mempertimbangkan aspek daripada lingkungan masyarakat sekitar dan tadi saya ke beberapa sekolah. Saya simpulkan bahwa pada awal pelaksanaan pendaftaran memang bisa saja terjadi kerumunan sehingga belum tertata secara baik. Tapi setelah itu berjalan normal," ucapnya.
Sebelumnya, Wahidin menganggap bahwa PPDB tahun ini yang jalur penerimaan siswanya lebih memprioritaskan sistem zonasi belum efektif.
"Sebetulnya kalau dilihat secara parsial efektif. Cuma nanti arahnya ke mana banyak orang berharap harusnya dikedepankan prestasi tapi sekarang nggak, harus lingkungan, menurut saya belum efektif," katanya.(RMI/HRU)
Kasus saldo kripto yang mendadak terkuras tanpa disadari semakin sering terjadi. Salah satu penyebab yang kini banyak digunakan penipu adalah wallet drainer, alat berbahaya yang mampu menguras aset kripto hanya lewat satu persetujuan transaksi.
TODAY TAG
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
Komisi VII DPR RI memberikan teguran terkait masalah banjir, kemacetan hingga delay penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Masalah klasik ini dinilai dapat menghambat kemajuan pariwisata Indonesia.
Kawasan Paramount Gading Serpong tidak hanya dikembangkan sebagai kawasan hunian, wilayah ini dirancang dengan konsep terpadu yang mencakup area komersial, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga ruang publik penunjang aktivitas masyarakat.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
