TANGERANGNEWS.com—PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Banten akan memberi kompensasi kepada 3,2 pelanggannya sebagai imbas padamnya listrik secara massal. Nilai kompensasinya ditaksir mencapai Rp153 miliar.
General Manager PLN UID Banten, Doddy B. Pangaribuan mengatakan, pemberian kompensasi bagi pelanggan terdampak pemadaman listrik massal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 7/2017.
“Kami telah mendata bahwa ada 3,2 juta pelanggan di seluruh wilayah layanan UID Banten yang akan mendapatkan kompensasi,” ujarnya dalam jumpa pers di kantor PLN UID Banten, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tangerang, Rabu (7/8/2019).
BACA JUGA:
Doddy mengatakan, kompensasi yang akan diberikan bagi 3,2 juta pelanggan itu mencapai Rp153 miliar.
"Kompensasi di Banten hanya Rp153 miliar. Kompensasinya akan diberikan pada 1 September 2019," ucapnya.
Doddy menerangkan, berdasarkan Permen ESDM No. 7/2017, pelanggan yang mendapat kompensasi, yakni mereka yang mengalami pemadaman listrik mulai 5 hingga 7 jam lamanya.
“Ada enam unsur yang diatur dalam Permen tersebut, di mana salah satunya yakni lama padam, di sebagian (wilayah) kerja di Banten adalah 5 jam lama padam, dan 7 jam seperti wilayah Anyer, Cikupa, dan lainnya,” jelas Doddy.
Untuk perhitungan sendiri, Doddy menjelaskan, pelanggan bersubsidi akan mendapatkan 20 persen dari jumlah rekening minimum dan untuk pelanggan non subsidi sebesar 35 persen dari jumlah rekening minimum.
“Pasca bayar berupa potongan tagihan, sedangkan prabayar itu diberikan berupa bonus tambahan token, ada satu baris token nanti akan ada dua baris yang satu jumlah pembelian, yang kita bayar satu, (itu) kompensasi,” pungkasnya.(MRI/RGI)
TODAY TAG
Di Kabupaten Tangerang, lubang jalan bukan lagi anomali. Ia telah menjadi pola. Ia hadir bukan sebagai kecelakaan kebijakan, melainkan sebagai hasil dari pembiaran yang sistematis.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menekankan pentingnya peran pers profesional sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus penjaga ruang publik dari disrupsi digital.
Komisi VII DPR RI memberikan teguran terkait masalah banjir, kemacetan hingga delay penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Masalah klasik ini dinilai dapat menghambat kemajuan pariwisata Indonesia.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
