Connect With Us

Gugatannya Dikabulkan Tapi Tak Ditetapkan KPU, Pontjo: Masih Ada PAW

Achmad Irfan Fauzi | Rabu, 28 Agustus 2019 | 18:54

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Tangerang Pontjo Prayogo. (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi)

 

TANGERANGNEWS.com—Ketua DPC Partai Gerindra Kota Tangerang Pontjo Prayogo berpeluang menjadi anggota DPRD Kota Tangerang setelah gugatan perdatanya dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, KPU Kota Tangerang menyatakan tidak akan mengubah usulan penetapan 50 anggota DPRD Kota Tangerang terpilih 2019-2024.

Menanggapi hal itu, Pontjo mengaku tidak khawatir jika namanya tidak ditetapkan KPU alias tidak dilantik sebagai anggota DPRD Kota Tangerang pada Senin (2/9/2019) mendatang. Ia menyebut, masih ada jalur melalui pengganti antar waktu (PAW) sesuai mekanisme partainya.

"Ya, kan prosesnya PAW. Memang KPU pusat juga sudah menyatakan itu PAW. Dan Undang-undang KPU akan memfasilitasi itu. Kan gitu," jelasnya kepada TangerangNews, Rabu (28/9/2019).

Pontjo tak mengungkap detail alasan dasar menggugat Dewan Pembina Gerindra dan DPP Gerindra serta KPU ke Pengadilan Jakarta Selatan. Ia hanya menyampaikan bahwa alasannya menggugat karena ingin mendesak partainya menetapkan dirinya sebagai wakil rakyat.

"Permintaan para caleg untuk partai menetapkan nama-nama tersebut. Alhamdulillah dikabulkan oleh PN. Itu prinsip dasarnya," katanya.

Ketika ditanya jika mengalami sengketa dalam proses pemilihan legislatif seharusnya ke Mahkamah Konsitusi (MK) seperti yang disampaikan KPU, Pontjo menyebut, jalan yang ia tempuh sudah benar.

"Enggak ada (sengketa), salah dong (jika ke MK) karena internal partai melalui majelis partai, tidak ada di MK. Memang KPU tidak baca Undang-undang?" katanya.

Baca Juga :

Saat ini Pontjo masih menunggu amar putusan atas gugatan yang diajukannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta. Jika telah menerima amat putusan, kata Pontjo, Partai Gerindra akan memprosesnya.

"Kami masih nunggu amar putusan, dan akan diproses internal partai. Setelah itu, kami akan berkomunikasi terhadap KPU," tuturnya.

Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Banten Andra Soni belum berkomentar ihwal gugatan perdata yang diajukan sembilan caleg Partai Gerindra—termasuk Pontjo—terhadap Dewan Pembina Gerindra dan DPP Gerindra serta KPU ini dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Saya belum bisa memberikan tanggapan terkait itu karena masih menunggu tanggapan dari DPP sebagai tergugat," pungkasnya.

Diketahui, Pontjo Prayogo yang merupakan caleg petahana (saat ini Wakil DPRD Kota Tangerang) namanya tereleminasi dari daftar penetapan anggota DPRD Kota Tangerang terpilih periode 2019-2024. Posisi Pontjo tergeser oleh caleg Partai Gerindra sedapil, yaitu Saiful Bahri karena selisih 88 suara. Pontjo hanya memperoleh 3.804 suara. Sedangkan Saiful memperoleh 3.892 suara.(RMI/HRU)

SPORT
Bukan Tuan Rumah, 3 Venue di Kota Tangerang Dipakai PORPROV VII Banten 2026

Bukan Tuan Rumah, 3 Venue di Kota Tangerang Dipakai PORPROV VII Banten 2026

Jumat, 9 Oktober 2026 | 19:47

Tiga sarana olahraga milik Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang resmi ditunjuk sebagai lokasi pertandingan untuk tiga cabang olahraga (cabor) dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) VII Banten 2026.

WISATA
Tak Maksimal Sumbang PAD, Wisata Kabupaten Tangerang Terkendala Regulasi dan Lahan

Tak Maksimal Sumbang PAD, Wisata Kabupaten Tangerang Terkendala Regulasi dan Lahan

Selasa, 6 Oktober 2026 | 19:40

Potensi pariwisata di Kabupaten Tangerang belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

AYO! TANGERANG CERDAS
Menkeu Suahasil Sebut Rencana Pendidikan Gratis SD hingga Perguruan Tinggi Belum Punya Anggaran Khusus

Menkeu Suahasil Sebut Rencana Pendidikan Gratis SD hingga Perguruan Tinggi Belum Punya Anggaran Khusus

Jumat, 25 September 2026 | 10:54

Rencana pemerintah menggratiskan biaya pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi masih dalam tahap penyusunan.

BISNIS
Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:33

Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill