TANGERANGNEWS.com — Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Turidi Susanto meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang untuk membatalkan penetapan salah satu calon legislatif (caleg) terpilih.
Permintaan itu disampaikan Turidi dalam Sidang Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Peserta Pemilu dan Calon Terpilih hasil Pemilu anggota DPRD Kota Tangerang 2019 di Ballroom Hotel Novotel, Kota Tangerang, Senin (22/7/2019).
Turidi mengatakan, Muhammad Saiful Bahri, caleg Partai Gerindra terlambat menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).
Karena itu, Turidi menilai keberatan sehingga keterpilihan caleg bernomor urut 6 daerah pemilihan (Dapil) 1 (Kecamatan Tangerang-Karawaci) itu dapat dibatalkan.
BACA JUGA:
"Terkait penetapan dapil 1, perihal LPPDK, terdapat kekurangan administrasi atas nama Saiful Bahri. Beliau mengumpulkan kekurangan administrasi tersebut melewati tenggang waktu pengumpulan syarat administrasi," ujar Turidi.
Atas interupsi itu, sempat terjadi dialog antara Turidi dengan para komisioner KPU saat sidang itu. Ketua KPU Kota Tangerang Ahmad Syailendra mengatakan hal itu tidak masalah jika partai politik telah menyerahkan LPPDK kepada KPU.
"Berdasarkan konsultasi dengan KPU RI, apabila calon tidak mengirimkan LPPDK, tetapi partai telah mengirimkan, maka calon tersebut tetap diizinkan untuk mencalonkan diri," jelasnya.
Saiful Bahri ditetapkan sebagai caleg terpilih dengan memperoleh 3.892 suara. Suara yang diperolehnya itu lebih tinggi sehingga unggul atas perolehan suara caleg petahana, Ketua DPC Partai Gerindra Pontjo Prayogo yang juga maju dari Dapil 1.(MRI/RGI)
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menanggapi gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait penggunaan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk program makan bergizi gratis (MBG).
TODAY TAG
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
Komisi VII DPR RI memberikan teguran terkait masalah banjir, kemacetan hingga delay penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Masalah klasik ini dinilai dapat menghambat kemajuan pariwisata Indonesia.
Dalam rangka menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat Jaya 2026, Polres Metro Tangerang Kota melaksanakan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan “Keselamatan Jaya 2026”
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
