TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kota Tangerang menggelar Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang juga dihadiri oleh Tim Korsupgah Wilayah II, KPK RI.
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menyampaikan penilaian terhadap upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemkot Tangerang dengan menggunakan sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) pada tahun 2020.
"Untuk Kota Tangerang angkanya di tahun 2020 sebesar 87,98," ujarnya di ruang Akhlakul Karimah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jumat (30/4/2021).
Arief menjelaskan, masih terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan agar kualitas pelayanan di Kota Tangerang bisa maksimal pada tahun 2021 dengan target bersama yaitu sisi perbaikan kualitas ekonomi.
"Perlu terus dibimbing dan diarahkan, agar upaya pencegahan korupsi di Kota Tangerang bisa optimal. Selain itu, kami sudah membentuk tim yang bekerjasama dengan instansi vertikal lain," jelas Arief.
Kasatgas Pencegahan I Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, KPK Dwi Aprilia Linda menuturkan, capaian Pemerintah Kota Tangerang dalam MCP dinilai sudah cukup baik mengingat sudah lebih baik dari standar nasional.
"Indeks nasional terendah di angka 83%, jadi sudah baik karena di atas rata - rata nasional," beber Dwi Aprilia.
Dwi menambahkan pihaknya akan membantu dan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah agar permasalahan di daerah bisa segera terselesaikan.
"Sudah tugas kami dan sepatutnya kami akan hadir untuk membantu," pungkasnya.
Pelatih Kepala Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 Nova Arianto menyebut bahwa skuad musuh berada di posisi yang lebih diunggulkan pada laga yang akan digelar di Indomie Arena Tangerang.
TODAY TAG
Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum refleksi bagi insan pers untuk meneguhkan kembali peran strategis media dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
Alih-alih memberantas prostitusi dan peredaran miras, negara justru berposisi sebagai pengatur lokasi dan tata kelolanya. Maksiat tidak dihapus, hanya dipindahkan dan dilegalkan secara administratif.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
