TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kota Tangerang menggelar Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang juga dihadiri oleh Tim Korsupgah Wilayah II, KPK RI.
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menyampaikan penilaian terhadap upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemkot Tangerang dengan menggunakan sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) pada tahun 2020.
"Untuk Kota Tangerang angkanya di tahun 2020 sebesar 87,98," ujarnya di ruang Akhlakul Karimah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jumat (30/4/2021).
Arief menjelaskan, masih terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan agar kualitas pelayanan di Kota Tangerang bisa maksimal pada tahun 2021 dengan target bersama yaitu sisi perbaikan kualitas ekonomi.
"Perlu terus dibimbing dan diarahkan, agar upaya pencegahan korupsi di Kota Tangerang bisa optimal. Selain itu, kami sudah membentuk tim yang bekerjasama dengan instansi vertikal lain," jelas Arief.
Kasatgas Pencegahan I Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, KPK Dwi Aprilia Linda menuturkan, capaian Pemerintah Kota Tangerang dalam MCP dinilai sudah cukup baik mengingat sudah lebih baik dari standar nasional.
"Indeks nasional terendah di angka 83%, jadi sudah baik karena di atas rata - rata nasional," beber Dwi Aprilia.
Dwi menambahkan pihaknya akan membantu dan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah agar permasalahan di daerah bisa segera terselesaikan.
"Sudah tugas kami dan sepatutnya kami akan hadir untuk membantu," pungkasnya.
Praktisi keamanan siber asal Indonesia, Stephanus Sunarto Purnomo, berhasil menemukan celah keamanan pada sistem NASA. Setelah melalui proses validasi mendalam, celah ini berpotensi memaparkan lebih dari 5.000 kredensial internal.
TODAY TAG
Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tengah mengerjakan pembangunan turap dan bronjong di tiga titik wilayah rawan banjir dan longsor.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tangerang Taufik Syahzaeni mengaku belum mampu merekonstruksi jalan rusak secara menyeluruh pada tahun ini karena kemampuan fiskal daerah.
Kebakaran hutan dan lahan merupakan tantangan tata kelola yang berulang setiap siklus musim kemarau di Indonesia. Keterlambatan respons mesin birokrasi pemerintah daerah maupun pusat tidak sekadar berakar pada persoalan anomali cuaca.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews