Connect With Us

Membongkar Modus Pinjol Ilegal Berkedok Legal di Green Lake City Tangerang

Tim TangerangNews.com | Sabtu, 23 Oktober 2021 | 10:04

Aparat Kepolisian menggerebek rumah kantor (rukan) aktivitas pinjaman online (pinjol) diduga ilegal di Green Lake City, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Kamis 14 Oktober 2021 siang. (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi )

TANGERANGNEWS.com – Menyusul penggerebekan sejumlah perusahaan pinjaman online (pinjol) antara lain di Tangerang dan Jakarta, Polda Metro Jaya berhasil membongkar modus perusahaan pinjol ilegal berkedok legal yang beroperasi di wilayah Kota Tangerang. 

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menemukan sejumlah pelaku yang mengelola perusahaan pinjol ilegal menjadikan pinjol legal sebagai "etalase" untuk menjaring nasabah.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mencontohkan kasus perusahaan pinjol yang bermodus seperti itu yang berada di Green Lake City, Cipondoh, Kota Tangerang. "Contoh di Green Lake City ada fintek online legal terdaftar di OJK ada tiga aplikasi legal saat itu dari PT tersebut, tapi ada 10 aplikasi yang ilegal dari PT tersebut. Jadi aplikasi legal etalase saja tapi main di ilegal," ujar Yusri di Jakarta, Jumat 22 Oktober 2021.

Diungkapkan Yusri, perusahaan ilegal tersebut secara teknis mencari nasabah yang meminjam uang memakai aplikasi legal dan menawarkan pinjaman kepada nasabah tersebut saat membayar dengan aplikasi berbeda yang ilegal, namun masih dalam satu perusahaan yang sama.

"Mereka punya bunga, yang mainkan mereka sendiri tidak tahu berapa persen, ada bunga satu hari Rp500 ribu tergantung dari sistem aplikasi mereka, itu yang memberatkan masyarakat. Pinjaman Rp1 juta jadi Rp50 juta ini yang memberatkan dan masyarakat tidak tahu," terang Yusri.

Dengan terbongkarnya modus seperti itu, Yusri mengatakan Polda Metro Jaya dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan meluncurkan aplikasi untuk memastikan aplikasi pinjol yang akan digunakan masyarakat terdaftar resmi.

Menurut Yusri, Polda Metro akan secepatnya menyusun satu platform kerja sama dengan pihak OJK dan juga Kominfo agar masyarakat bisa melihat mana aplikasi pinjol legal dan ilegal sehingga mudahkan masyarakat saat melakukan peminjaman lewat aplikasi. 

Terkait ditemukannya perusahaan pinjol ilegal menjadikan pinjol legal sebagai "etalase", Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Kombes Auliansyah Lubis mengatakan masih banyak perusahaan pinjol legal yang beroperasi sesuai dengan ketentuan.

"Bukan berarti semua pinjol ilegal akan main seperti tadi tadi hasil penyidikan kami. Masih banyak perusahaan pinjol legal yang benar tapi yang saya sampaikan yang kami tangkap dan setelah kami lakukan penyidikan. Jadi jangan semua dipukul rata," tutur Auliansyah.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan tiga orang tersangka terkait penggerebekan terhadap PT Indo Tekno Nusantara, perusahaan penagihan pinjol yang beroperasi di Ruko Crown Blok C1-C7, Green Lake City, Tangerang, pada Kamis pekan lalu, 14 Oktober 2021.  PT ITN diketahui memiliki tiga aplikasi (app) legal dan 10 ilegal.

HIBURAN
Peringati HAN 2026, Hotel Santika Indonesia Ajak 43 Anak Jadi General Manager Sehari

Peringati HAN 2026, Hotel Santika Indonesia Ajak 43 Anak Jadi General Manager Sehari

Rabu, 29 Juli 2026 | 16:10

Santika Indonesia Hotels & Resorts kembali menggelar program GM For A Day 2026 dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional.

TOKOH
Richard Lee Siap Buka Seluruh Fakta, Tantang Doktif Hadir ke Persidangan

Richard Lee Siap Buka Seluruh Fakta, Tantang Doktif Hadir ke Persidangan

Kamis, 30 Juli 2026 | 14:28

Richard Lee menantang Samira Farahnaz alias Doktif untuk hadir dalam sidang kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang menjerat dirinya sebagai terdakwa.

KOTA TANGERANG
Rotasi 102 Pejabat Pemkot Tangerang, Dody Ardiansyah Emban Jabatan Kabag Prokopim

Rotasi 102 Pejabat Pemkot Tangerang, Dody Ardiansyah Emban Jabatan Kabag Prokopim

Jumat, 31 Juli 2026 | 17:45

Pemerintah Kota (Pemkot Tangerang) melakukan perombakan organisasi besar-besaran melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 102 pejabat.

KAB. TANGERANG
Pemkab Tangerang Akan Susun Regulasi Turunan Perpres Anti LGBT

Pemkab Tangerang Akan Susun Regulasi Turunan Perpres Anti LGBT

Jumat, 31 Juli 2026 | 20:16

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berencana menyusun peraturan daerah (Perda) sebagai tindak lanjut kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang penanganan isu Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ).

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill