Connect With Us

Pemkot Targetkan WTP Keempat

| Jumat, 10 Desember 2010 | 18:33

Wahidin Halim (tangerangnews / dens)

TANGERANGNEWS- Pemerintah Kota Tangerang menargetkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan pada tahun ini, setelah berhasil tiga kali meraih perdikat tersebut.
 
Untuk mencapai target tersebut, Walikota Tangerang H.Wahidin Halim meminta kepada seluruh Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dapat menyajikan pelaporan keuangan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 
Lebih lanjut Walikota mengatakan bahwa diantara tugas aparatur pemerintah salah satunya adalah sebagai administrator yang melakukan pencatatan, penyimpanan dokumen, memonitoring dan mengevaluasi setiap kegiatan yang dilaksanakan.
Hal tersebut dilakukan agar setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan secara baik dan benar. Apalagi dalam hal laporan keuangan semuanya harus dicatat dengan baik setiap transaksi keuangan.

“Saya minta semua SKPD agar segera dalam penyajian  laporan keuangan dan konsultasikan dengan pihak inspektorat dan DPKAD”, tegas Walikota.
 
Walikota juga mengatakan agar seluruh PPK harus dapat mempertahankan komitmen untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) /unqualified opinion pada setiap laporan keuangan yang dibuat karena selama ini Pemkot telah berhasil WTP selama tiga tahun berturut-turut. “Kita harus dapat menyajikan laporan keuangan secara memuaskan”, ujarnya sambil melanjutkan bahwa yang perlu diperhatikan dalam LKPD adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
 
Sementara itu Wakil Walikota Tangerang H.Arief R.Wismansyah yang pada saat itu berkesempatan membuka kegiatan tersebut mengatakan bahwa agar setiap PPK dapat meningkatkan penyajian laporan keuangan dan harus terus membuktikan bahwa laporan yang disajikan baik sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku.
 
“Kota Tangerang mendapatkan apresiasi khusus dari BPK RI atas capaian WTP selama tiga kali berturut-turut”, ujarnya sambil menambahkan bahwa dirinya Kamis, (9/12) mengadiri acara penandatanganan naskah kesepakatan bersama BPK RI dengan DPRD Provinsi Banten dan DPRD Kab./Kota Se Provinsi Banten tentang tata cara hasil pemeriksaan BPK RI.
 
Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) H.Muhtarom dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan ini untuk melihat sejauh mana capaian yang telah dilakukan oleh SKPD dalam penyajian laporan keuangan.(rangga zuliansyah)

MANCANEGARA
Konflik India-Pakistan Berpotensi Ganggu Ekspor Batu Bara Indonesia

Konflik India-Pakistan Berpotensi Ganggu Ekspor Batu Bara Indonesia

Jumat, 9 Mei 2025 | 12:19

Indonesia berpotensi terdampak secara ekonomi jika konflik antara India dan Pakistan terus berlanjut. Salah satu sektor yang diperkirakan akan terkena imbasnya adalah ekspor batu bara, yang selama ini menjadi komoditas andalan

OPINI
Manipulasi Angka Kemiskinan BPS Indonesia vs Data Bank Dunia

Manipulasi Angka Kemiskinan BPS Indonesia vs Data Bank Dunia

Selasa, 13 Mei 2025 | 14:28

Inilah dampak dari sistem kapitalisme dalam pengelolaan ekonomi. Indikator kemiskinan dibuat serendah mungkin agar negara bisa mengklaim berhasil menurunkan angka kemiskinan. Padahal faktanya, kemiskinan tidak benar-benar berkurang

AYO! TANGERANG CERDAS
Dana Program Sekolah Swasta Gratis Disalurkan ke Rekening Siswa, Segini Nominalnya 

Dana Program Sekolah Swasta Gratis Disalurkan ke Rekening Siswa, Segini Nominalnya 

Rabu, 7 Mei 2025 | 12:28

Pemerintah Provinsi Banten akan menjalankan program sekolah gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SKh swasta mulai tahun ajaran baru 2025/2026 mendatang.

NASIONAL
Libur Nasional dan Cuti Bersama Dinilai Rugikan Produktivitas, Ekonom Minta Pemerintah Evaluasi

Libur Nasional dan Cuti Bersama Dinilai Rugikan Produktivitas, Ekonom Minta Pemerintah Evaluasi

Selasa, 13 Mei 2025 | 11:28

Banyaknya hari libur nasional dan cuti bersama di Indonesia mulai menuai keluhan dari sejumlah pelaku usaha. Sebab, dinilai menurunkan produktivitas, sementara kewajiban membayar gaji karyawan tetap harus dipenuhi secara penuh.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill