TANGERANGNEWS.com- Organisasi masyarakat (ormas) di Kota Tangerang diajak untuk berperan aktif dalam Pilkada serentak 2024.
Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang mengadakan sosialisasi terkait pentingnya peran ormas dalam Pilkada serentak 2024, yang berlangsung di Novotel Tangerang.
Koordinator Divisi Parmas KPU Provinsi Banten Aas Satibi mengatakan, perlunya kolaborasi dan sinergi antara KPU dan ormas untuk memperkuat demokrasi di Kota Tangerang.
"Jangan hanya petugasnya yang berkualitas, tapi juga masyarakatnya harus berkualitas," ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Tangerang, Qori Ayatullah, berharap Ormas dapat berperan aktif dalam mengawal Pilkada serentak 2024 di Kota Tangerang.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan tercipta sinergi yang baik antara KPU, ormas, dan masyarakat dalam menyukseskan Pilkada serentak 2024 sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas.
"Kami berharap adanya peran aktif dari teman-teman ormas dalam mengawal Pilkada serentak 2024, khususnya di Kota Tangerang ini," ungkapnya.
Komisioner KPU Kota Tangerang Yudhis menargetkan, peningkatan partisipasi pemilih hingga 80 persen.
Menurutnya, kerja sama dengan ormas dapat membantu karena mereka memiliki jaringan hingga tingkat kecamatan bahkan RT/RW.
"Harapannya, ormas dapat mengawal proses pencocokan dan penelitian (coklit) supaya data yang dihasilkan benar-benar valid," kata Yudhis.
Ledakan hebat di kawasan Pasar Cimanggis, Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), pada Rabu, 14 Oktober 2026, tidak hanya menyebabkan korban jiwa dan merusak bangunan, tapi juga berdampak pada nasib para pedagang lantaran tidak bisa berjualan.
TODAY TAG
Gubernur Banten Andra Soni menjelaskan terkait kondisi korban insiden kebakaran KMP Batumandi saat hendak bersandar di dermaga Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, pada Selasa 20 Oktober 2026.
Solana memasuki akhir 2026 dengan sejumlah katalis yang dapat menentukan arah harga SOL. Pertumbuhan ekosistem, aktivitas jaringan, pengembangan aplikasi terdesentralisasi, serta kondisi pasar kripto menjadi faktor fundamental yang perlu
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan upah minimum bukan penyebab utama penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
