TANGERANGNEWS.com-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia (ESDM) Bahlil Lahadalia, menyapa dan meninjau pangkalan gas elpiji 3 kilogram di Jalan Palem Raya, Cibodas, Kota Tangerang.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil memohon maaf kepada masyarakat Tangerang lantaran kesulitan mendapatkan gas subsidi.
"Ibu-ibu saya minta maaf iya, sudah bikin ibu atau bapak mau ikut mengantri, mudah-mudahan program ini hanya sementara," ujar Bahlil, Selasa 04 Februari 2025.
Sementara itu, Bahlil juga ikut membantu warga saat mengantri untuk mengambil tabung gas melon dari truk pengangkut.
"Sini ibu, saya bantu hati-hati iya, mohon kasih jalan buat masyarakat, tolong ya kasih jalan," ungkapannya.
Dalam sidaknya, Menteri Bahlil didampingi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi ESDM Achmad Muchtasyar, dan Wali Kota Tangerang terpilih Sachrudin.
Sementara itu, Rini, Warga Cibodas menyampaikan keluhannya saat ikut mengantre gas elpiji 3 kilogram di agen tersebut.
"Kalau bisa bapak menteri ikut antre, biar ngerasain kaya kita, biar bikin kebijakan pemerintah dikaji dulu," ungkap Rini dengan nada kesal.
Rini menambahkan, antrean itu membuat kegiatan rumahnya terbengkalai, di tambah tempat usaha berpengaruh saat ke habisan gas elpiji.
"Kalau kita enggak ada gas, iya enggak jualan. Sudah tiga hari saya libur nih, hanya gara-gara gas elpiji," ujarnya.
Masih di katakan Rini, program seperti ini sangat menyusahkan masyarakat. Sebab beli gas ke agen membutuhkan waktu yang lama.
"Kasihan yang tinggal jauh, ikut antre di agen, kalau bisa di pengecer segera disediakan," imbuhnya.
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan situasi geopolitik dunia yang memanas, terutama konflik di kawasan Timur Tengah, berpotensi menimbulkan dampak bagi berbagai sektor di Indonesia.
TODAY TAG
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten segera membuka pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang SMA, SMK, dan sekolah khusus (SKh) Negeri Tahun Ajaran 2026/2027.
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhamad Amud menyoroti polemik kebijakan alih fungsi lahan sawah dan pertanian khususnya di kawasan Kecamatan Teluknaga yang disinyalir melanggar regulasi Pemerintah Pusat.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan menerapkan kebijakan baru terkait pajak kendaraan listrik yang selama ini mendapatkan keringanan penuh. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), aturan tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada Mei 2026.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews