TANGERANGNEWS.com-Memasuki masa peralihan musim hujan ke musim kemarau, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang kembali memperpanjang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi hingga 14 Mei 2025 mendatang.
Diketahui, status ini sebelumnya diberlakukan pada 11 Desember 2024 – 11 Februari 2025, diperpanjang 12 Februari 2025 – 12 Maret 2025 dan diperpanjang lagi pada periode 13 Maret 2025 – 13 April 2025.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Ubaidillah Ansar mengatakan, indikator perpanjangan ialah prakiraan peralihan musim adanya potensi terjadinya bencana hidrometeorologi.
Seperti halnya hujan lebat, angin kencang, puting beliung dan petir yang bisa terjadi pada periode masa peralihan musim.
“Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan pada masa perubahan musim ini. BMKG pun memprediksi masih ada potensi banjir di April ini seperti di wilayah Ciledug, Cipondoh, Karang Tengah, Larangan dan Pinang,” jelas Ubaidillah.
Hal ini tertuang dalam Surat Balai Besar Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Nomor e.B/KL.01.01/006/KBB2/IV/2025 tanggal 11 April 2025 perihal Rekomendasi Kondisi Cuaca dan Iklim Banten April 2025, terdapat potensi hujan lebat di Provinsi Banten.
“Dalam perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Mengedukasi posko bencana tingkat RW hingga menyiapkan tas bencana dengan sederet kelengkapannya,” imbau Ubaidillah.
Lanjutnya, dengan lokasi terdampak banjir yang terus berubah-ubah, masyarakat ditekankan untuk mengaktifkan kerja bakti, memperbanyak lubang biopori, dan tidak membuang sampah sembarangan.
“Semua pihak harus melakukan langkah antisipasi, maka segala kerugian dapat diminimalkan,” tutupnya.
Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN sebagai salah satu opsi untuk menjaga seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap bekerja hingga 2027.
TODAY TAG
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menegaskan komitmennya untuk terus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Air laut di pesisir Desa Tanjung Seloka, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, menjadi bagian dari perubahan yang dirasakan masyarakat setempat.
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews