TANGERANGNEWS-Panwaslu Kota Tangerang mendesak KPU Provinsi Banten untuk membentuk Badan Kehormatan (BK) terkait kasus indikasi penggelembungan suara yang dilakukan oknum anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Tangerang yang dinilai telah melanggar kode etik. “Dewan Kehormatan dibentuk untuk menegakkan kode etik seperti menjaga independensi, netralitas, kejujuran, dan sifat-sifat mulia KPU lainnya.” ujar Ketua Panwaslu Kota Tangerang Syafril Elain. Menurut Syafril, sebagai langkah preventif bila terjadi konsekuwensi hukum yang akan menimpa anggota jajaran KPUD, KPU Provinsi dituntut sesegara mungkin melakukan upaya konsolidasi organisasi KPUD Kota Tangerang. Hal tersebut dilakukan mengingat Pasal 29 ayat 2 UU UU nomor 22 Tahun 2007, dimana anggota KPUD dapat diberhentikan jika tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, juga melanggar sumpah jabatan dan kode etik. “Upaya tersebut untuk menjaga kesatabilan kinerja KPUD jika anggotanya diberhentikan karena terbukti melakukan tindak pidana, jadi BK harus segera dibentuk karena KPUD juga harus menyiapkan langkah untuk pemilihan presiden,” ungkapnya. Syafril menambahkan, apabila KPU Provinsi tidak membentuk BK, dikhawatirkan legalitas pelaksanaan pemilu menjadi diragukan oleh masyarakat sehingga proses demokrasi dan kelembagaan KPU mendapat pandangan buruk dari masyarakat tersebut. “Kalau masyarakat menilai begitu, bisa-bisa lembaganya jadi tidak sah,” tandasnya.(rangga)