Connect With Us

Jandi Diperiksa Terkait Kasus Wakil Wali Kota

| Senin, 24 Oktober 2011 | 13:47

Ibnu Jandi (facebook / facebook)


TANGERANG-Direktur Lembaga Kajian Publik (LKP) Ibnu Jandi, Senin (24/10) diperiksa di Polres Metro Kota Tangerang sebagai saksi dalam kasus dugaan pelanggaran Pilkada Provinsi Banten oleh Wakil Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah saat launching e-KTP di Kecamatan Batu Ceper  beberapa waktu lalu.

Jandi diperiksa selama kurang lebih 2,5 jam mulai pukul 09.00 - 11.30 WIB di ruang penyidik reskrim. "Saya hari ini menghadiri undangan Polres untuk menjadi saksi dugaan pelanggaran Pemilukada yang dilakukan Wakil Wali Kota Tangerang. Ada 15 pertanyaan yang diajukan kepada saya terkait substansi pokok kasus tersebut," ungkap Jandi usai diperiksa, Senin (24/10).

Dalam kesaksiannya, Ia mengatakan bahwa ada potensi kampanye terselubung yang dilakukan Arief saat launching e-KTP. Hal itu diketahui dari hasil analisa barang bukti berupa rekaman video miliknya.

"Saat acara tersebut Arief diduga mengkampanyekan Wahidin Halim dihadapan audiens yang terdiri dari masyarakat dan PNS," ungkap Jandi.

Jandi berharap, penyidik memproses kasus ini hingga ke pidana. Menurutnya, kasus ini bisa dijadikan pelajaran oleh para PNS dan pejabat negara agar tidak terlibat dalam kampanye. "Kasus ini harus diproses karena ada pelanggaran pidana," tandasnya.(RAZ)

AYO! TANGERANG CERDAS
BRIN Buka Program Magang Kampus Merdeka, Ini Syaratnya 

BRIN Buka Program Magang Kampus Merdeka, Ini Syaratnya 

Sabtu, 5 Juli 2025 | 13:53

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membuka kesempatan magang bagi mahasiswa dari perguruan tinggi dalam skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk semester ganjil tahun akademik 2025/2026.

OPINI
Menggugat "Gampang" di Tangerang Antara Kewajiban dan Ilusi Prestasi

Menggugat "Gampang" di Tangerang Antara Kewajiban dan Ilusi Prestasi

Jumat, 4 Juli 2025 | 19:32

Pemerintah Kota Tangerang secara gencar menggaungkan trilogi programnya: Gampang Sembako, Gampang Kerja, dan Gampang Sekolah. Narasi "kemudahan" ini, pada pandangan pertama, mungkin tampak sebagai cerminan kepedulian dan inovasi pemerintah daerah

NASIONAL
Bukan Setiap Bulan, Begini Penjelasan Kemnaker Soal Pencairan BSU Rp600 Ribu 

Bukan Setiap Bulan, Begini Penjelasan Kemnaker Soal Pencairan BSU Rp600 Ribu 

Senin, 7 Juli 2025 | 10:27

Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk periode Juni dan Juli 2025. Pencairan ini memicu banyak pertanyaan dari publik, salah satunya mengenai jadwal pencairannya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah BSU

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill