Kecurangan Pilgub Banten Karena Lemahnya Pengawasan

| Kamis, 22 Desember 2011 | 19:14

Ampibi gelar dialog publik. (tangerangnews / rangga)

TANGERANG-Panwaslu Banten menilai instrument pengawasan dalam Pilgub Banten sangat lemah, sehingga menyebabkan banyaknya tindak kecurangan dari semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Kecurangan tersebut dinilai akan terus berlanjut pada Pilgub Banten kedepannya.

“Pada dasarnya Pilgub Banten berjalan dengan baik. Namun dari hasil evaluasi, dalam proses Pilkada ini masih banyak kekurangan pada pengawasan,” ungkap Ketua Panwaslu Banten, Haerbustomi saat menjadi pembicara pada acara diskusi public, yang diselengarakan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Banten (AMPIBI), di rumah makan Pondok Selera, Kota Tangerang, Kamis (22/12).

Menurut Haerbustomi, lemahnya pengawasan tersebut disebabkan beberapa hal, seperti lambatnya pembentukan Panwaslu setelah tahapan Pilgub Banten berjalan. “Dalam UU no 32/2004, Panwaslu seharusnya Panwaslu dibentuk minimal 1 bulan dan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahapan. Namun yang terjadi, Panwaslu baru dibentuk dua hari sebelum tahapan,” katanya.

Keterlambatan tersebut menyebabkan , pihaknaya tidak bisa mengawasi proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap (DPT ). "Ada 12 ribu pemilih yang tidak tercantum dalam DPT dan 100 ribu pemilih ganda. Janga heran jika masalah DPT ini terjadi, karena panwaslu belum terbentuk saat proses DPT itu,” ungkap Haerbustomi.

Selain itu, Panwaslu tidak bisa bekerja optimal karena terbentur pada regulasi UU No 32/2004 tentang Pilkada. Dalam peraturan itu kewenangan Panwaslu dalam melakukan pengawasan dan penindakan sangat dibatasi.

"Jika ada kasus, harus dilaporkan ke panwaslu paling lambat 7 hari setelah kejadian. Dan panwaslu harus menyelesaikannya 14 haris etelah dilaporkan. Keterbatasan waktu ini menjadi kendala, karena laporan kerap tidak memenuhi unsur seperti kurangnya saksi dan alat bukti. Sementara laporan kasus Pilgub Banten kemarin mencapai 160 kasus ," ucapnya.

Ke depannya kata Haerbustomi, UU No 32/2004 itu harus direvisi, terutama di bagian kewenangan Panwaslu. "Kami harus diberikan kewenangan yang lebih, jika ingin hasil pilkada itu lebih baik," ucapnya.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Banten (Ampibi) Ichwan Ruswandi mengatakan, untuk membantu peran Panwaslu, peran masyarakat dalam pengawasan harus diperkuat. "Karena ini pesta demokrasi, seharusnya peran masyarakat dalam mengawasi diberikan porsi yang lebih," ucapnya.

Namun apapun hasilnya, kata Ichwan, Pilgub Banten harus diterima oleh semua pihak. Sebab sudah ada putusan final dari MK terkait hasil Pilgub tersebut. "Tak bisa dinafikan bahwa semua pasangan calon curang. Maka ke depannya, harus diperbaiki mekanisme pengawasan tadi," tandasnya.(RAZ)

Terpopuler

NASIONAL

Catat! Daftar Tanggal Merah Libur Nasional dan Cuti Bersama Mei 2024, Ada Long Weekend

Senin, 29 April 2024 | 09:22

Bulan Mei 2024 akan diwarnai dengan sejumlah libur nasional dan cuti bersama.

TODAY TAG

BANDARA

Mulai 1 Mei, Transjakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno-Hatta Ditarif Rp3.500

Jumat, 26 April 2024 | 14:04

Transportasi umum Transjakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta (Soetta), bakal ditetapkan tarif berbayar sebesar Rp3.500.

TANGSEL

Produksi Tembakau Gorila di Rumah, Pemuda di Larangan Tangerang Ditangkap

Sabtu, 27 April 2024 | 15:35

Polsek Ciputat Timur menangkap dua pemuda yang memproduksi dan mengedarkan narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis atau gorila, Sabtu 27 April 2924.

MANCANEGARA

Wow, Di Negara Ini Memeluk Kucing 4 Jam Sehari Bisa Dibayar Rp162 Juta

Rabu, 24 April 2024 | 10:33

Perusahaan makanan hewan asal Kanada, ACANA bekerja sama dengan organisasi kesejahteraan hewan Best Friends Animal Society membuka lowongan pekerjaan sebagai kitten cuddler.