Siswa SDN Cipadu Jaya II Dipungut Biaya UN

| Senin, 2 April 2012 | 17:58

Zaenudin. (tangerangnews / rangga)

TANGERANG-Jelang pelaksanaan UN tingkat sekolah dasar (SD) di Kota Tangerang, sejumlah orang tua siswa resah. Pasalnya, ada pihak sekolah yang meminta pungutan berupa uang hingga Rp700 ribu, agar siswa bisa mengikuti ujian yang serempak dilaksanakan di seluruh negeri ini pada 7-9 Mei 2012 mendatang.

Pemungutan uang ini dialami siswa SDN Cipadu Jaya II, dan berlaku bagi hampir seluruh siswa kelas 6 yang akan mengikuti UN. “Saya pertanyakan juga ini uang untuk apa? Sebab, selama ini tidak ada pemberitahuan ataupun edaran dari sekolah bahwa ada pungutan uang yang mencapi Rp700 ribu lebih,” kata Hilal, kakak siswa SDN setempat kepada wartawan.

Mulanya, kata dia, siswa menanyakan kepada dirinya soal jumlah tabungannya yang terpangkas dan tercatat kurang Rp500 ribu lebih. Hal itu membuatnya curiga, lantaran tidak mungkin ada pengurangan atau pengambilan tabungan, bahkan sampai minus begitu besar jika tidak ada permintaan pembiayaan dari sekolah.

“Saya tanyakan ini kepada orang tua saya, apakah ada edaran akan ada pembiayaan jelang UN, ibu saya tak tahu apa-apa. Makanya, kami tanya hal itu ke pihak sekolah, lalu merek membenarkan bahawa ada pembiyaan yang juga belum rinci untuk apa-apanya,” bebernya.

Dia berharap, ada kejelasan dari pihak sekolah maupun dari pihak Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang soal adanya pungutan menjelang UN ini.

Ketua Fraksi PKS Kota Tangerang Aulia Epriya Kembara mengatakan, pihaknya menyesalkan adanya pungutan tersebut. Sebab, sepengatahuannya, tidak ada pungutan untuk UN di sekolah negeri, untuk semua jenjang pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA maupun SMK. “Kami harap hal seperti ini tidak terjadi lagi, semua biaya sudah ditanggung pemerintah,” imbuhnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dindik Kota Tangerang Zaenudin menegaskan, untuk UN mulai tingkat SD, SMP, SMK, dan SMA sudah ditanggung pembiayaannya oleh pemerintah. Baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (ABPN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jadi, katanya, jika ada pungutan itu tidak dibenarkan.

“Semua biaya UN gratis dan dijamin negara. Tidak ada pungutan apapun untuk UN. Nanti kami cek langsung ke lapangan. Kami juga akan minta penjelasan pihak sekolah tentang adanya pungutan ini. Sebab, apapun bentuk pembiayaan harus ada kejelasan dan peruntukannya,” ucapnya. (KUN)