Reporter : Rangga A Zuliansyah
TANGERANG-Perusahaan di Kota Tangerang dinilai kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar, meski pemerintah pusat telah membentuk aturan yang mewajibkan menyalurkan bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Hal itu diungkapkan Pansus RancanganPeraturan Daerah (Raperda) CSR Kota Tangerang, saat melakukan hearing dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Tangerang, di Gedung DPRD, Jumat (3/8).
“Kita melihat Industri kurang aware terhadap masyarakat dilingkungan sendiri. Padahal Pemkot telah memfasilitasi erusahaan yang berinvestasi di Kota Tanerang, mulai dari perijinan, infrastruktur dan jaminan keamanan,” kata Anggota Pasus Raperda CSR Kota Tangerang Fauzan Manafi Albar.
Menurutnya, setiap perusahaan memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat lingkungannya. Namun justru yang terjadi, CSR yang disalurkan perusahaan tidak tepat sasaran dan tidak efektif.
“Banyakperusahaann yang bingung mau menyalurkan CSR kemana. Akhirnya, mereka menyalurkan di wilayah lain atau menunggu proposal masuk dulu. Malah ada yang hanya memberikan Aqua saja saat ada kegiatan masyarakat. Ini yang membuat kita prihatin,” kata Fauzan.
Hal itu juga diamini Ketua Pansus CSR Kota Tangerang Yohanes Bata. Sehingga, untuk menanggulangi CSR yang tidak tepat sasaran dan tidak efektif, membuat Raperda inisiatif tentang CSR. “Dengan CSR ini, kita coba memprioritaskan penyaluran bantuan itu pada masyarakat sekitar. Merka bebas menyalurkan CSR tapi teknisnya tetap diatur pemerintah, supaya tidak seenaknya,” katanya.
Terkait Raperda CSR Tersebut, Staf Apindo Kota Tangerang Edu Mursalim sangat mendukung, karena CSR merupakan tanggung jawab, namun pihaknya meninginkan adanya pengawasan. “Jangan sampai CSR disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Selama pengawasan dan pelaksanaannya baik kita terus dukung,” katanya.
