TANGERANG-Ratusan buruh yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Tangerang Raya (ALTTAR), melakukan aksi sweeping disepanjang jalan Jatiuwung menuju pusat Kota Tangerang. Buruh yang berkonvoi dengan sepeda motor mendatangi satu persatu pabrik yang dilintasi.

"Ayo keluar, dukung perjuangan buruh. Cepat keluar sebelum kami yang memaksa rekan-rekan keluar," ancam salah seorang buruh saat melintas di pabrik PT Trilambang Perkasa, Jalan Gatot Subroto, Kota Tangerang, Selasa (13/11/2012) pagi.

Setiap pabrik atau perusahaan yang didatangi, langsung dijaga ketat pihak aparat kepolisian. Buruh yang berniat merangsek masuk kehalaman pabrik langsung dihalau. Pantauan disejumlah tempat, pabrik-pabrik yang dilalui buruh sudah terlihat sepi.

Dengan membawa berbagai atribut dan bendera serta selebaran, buruh saat ini berkonvoi beriringan. Buruh juga membagikan selebaran yang berisikan penolakan upah murah dan penolakan Permen 13 tahun 2012.

Aksi buruh hari ini dilakukan oleh gabungan buruh Tangerang Raya dari serikat FSBKU-KSN, SBM, SBSI 92! Gasperindo, KSBSI,KEP SPSI, SBPS, SBJP, SPTP Tuntex, Serabutan, SPTP Tung Mung dan PRP.  Selain itu, buruh juga mennggeruduk gedung Pusat Pemerintah Kota Tangerang.

Mereka menuntut Dewan Pengupahan Kota (Depeko) yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha dan buruh, dalam menetapkan UMK 2013 dilakukan secara transparan.

Setelah beberapa menit berorasi, sejumlah perwakilan buruh masuk menemui Bagian Pemerintahan Kota Tangerang dan Dinas Tenaga Kerja  untuk melakukan hearing.

Dalam hearing tersebut Koordinator aksi demo Romi menyatakan, kedatangan pihaknya untuk mempertanyakan sudah sejauh mana proses penentuan UMK 2013 Kota Tangerang.

"Kami ingin ada keterbukaan, karena sampai sejauh ini kawan-kawan di Depeko tidak terbuka soal proses UMK 2013. Saat kami tanya perwakilan buruh di Depeko juga saling lempar. Jangan sampai hal ini memicu kericuhan yang terjadi seperti tahun sebelumnya," ujarnya.

Selain itu, Romi juga menuntut adar UMK 2013 Kota Tangerang ditetapkan sebesar Rp 2,8 juta. Jumlah tersebut, menurutnya adalah kebutuhan riil dilapangan. "Jumlah itu berdasarkan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang kita lakukan dilapangan. Selama ini dewan pengupahan dalam menentukan KHL, berdasarkan survei di pasar induk dan kebutuhan hidup lajang. Hasil survei itu tidak cukup untuk hidup berkeluarga," tandasnya.

Dengan demikian, ia menginginkan adanya jalan tengah pada jumlah UMK 2013 yang akan segera ditetapkan. Namun ia menolak jika UMK Kota Tangerang disamakan dengan DKI Jakarta yang informasinya sebesar Rp 1,9 juta. Karena menurutnya penentuan besaran UMK DKI nantinya akan sangat berpengaruh terhadap UMK Kota ataupun Kabupaten di Tangerang.  "Kami ingin jumlahnya mendekati hasil survei independen oleh buruh," tukas Romi.

Menanggapi tuntutan buruh, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Kota Tangerang Ahmad Lutfi mengakui bahwa UMK saat ini tidak bisa memenuhi biaya hidup yang sudah cukup tinggi. Untuk itu, Pemkot Tangerang membuat program yang bisa mengurangi beban buruh seperti pendidikan dan kesehatan gratis.

"Sekarang biaya pendidikan dan kesehatan sudah ditanggung Pemkot Tangerang. Bagi warga Kota Tangerang yang ini berobat atau masuk sekolah, tinggal menunjukkan KTP saya," tuturnya.

Sementara Sekertaris Disnaker Kota Tangerang Jamaludin mengatakan, saat ini UMK 2013 masih dalam proses pembahasan. Pihaknya masih menunggu KHL yang ditetapkan DKI Jakarta sebagai acuan UMK Kota Tangerang.

"Kita memang nyontek DKI, karena berdasar pengalaman tahun lalu, saat kita duluan menetapkan UMK, ternyata jumlahnya lebih kecil dari DKI, sehingga terjadi masalah, buruh tidak setuju. Jadi kita ingin UMK Kota Tangerang tidak jauh dari DKI," ungkapnya.
 

Aksi buruh terbagi dua, adapun di Kabupaten Tangerang buruh sempat melakukan penutupan jalan (blokir). Namun, aksi itu tak berlangsung lama, buruh kemudian mendatangi gedung Puspem Kabupaten Tangerang. Sugiyono salah seorang koordinator buruh di Kabupaten Tangerang mengatakan, pihaknya menuntut Pemkab Tangerang segera menetapkan UMK sebesar Rp2,8 juta.

 

Dia mengatakan, angka ini tidaklah fantastis dan mengada-ada, karena hasil UMK yang dirumuskan pihaknya,  disesuaikan dengan tuntutan biaya hidup yang tinggi dan harga kebutuhan pokok yang dianggap sudah membumbung tinggi.

"Seorang buruh harus menanggung beban hidup keluarga, istri dan anak-anaknya, sementara yang diatur dalam Permen 13 tahun 2012 dimana perumusan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) hanya untuk seorang buruh lajang saja," terangnya.

Kekhawatiran buruh dijelaskan, makin memuncak setelah hingga memasuki pertengahan November, pihak pemerintah belum menetapkan UMK, padahal pada awal tahun depan, UMK ini sudah harus direalisasikan.

"Berdasarkan pengalaman sejarah, Dewan Pengupahan selalu membuat kontroversi dengan menghasilkan rumusan UMK yang tidak layak bagi kaum buruh. Inilah yang akhirnya melatarbelakangi kami turun ke jalan menyuarakan aspirasi kami kepada pemerintah," tegasnya.