TANGERANGNEWS.com-Beredar informasi di media sosial terkait vaksin COVID-19 buatan Tiongkok, yakni Sinovac yang memiliki efek samping memperbesar ukuran alat kelamin laki-laki hingga tiga inci.
Terkait informasi tersebut Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman memastikan bahwa itu hoaks.
Dari hasil pengamatannya sejauh ini, terhadap COVID-19 tiap dua hingga tiga jam per hari, belum ada satu pun literatur yang membahas ihwal memanjang atau membesarnya alat kelamin pasca-disuntik vaksin.
"Dari itu semua tidak ada yang riset tentang vaksin memperpanjang penis, kemudian juga tidak ada bahwa vaksin COVID-19 bisa diinjeksikan ke penis. Itu enggak ada. Jadi yang beredar itu hoaks," ucap Dicky seperti dilansir dari Okezone, Jumat (8/1/2021).
Menurutnya, tidak ada jurnal yang dicatut oleh informasi tersebut. Dia pun menyarankan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam memahami ragam informasi yang timbul terkait vaksin.
"Kalau dilihat dari isinya tidak nyambung, dilihat dari judulnya salah, nama jurnalnya saja juga salah. Jadi, saya mengharapkan kepada semua pihak, terutama masyarakat untuk selalu kroscek. Apabila informasinya tidak meyakinkan, ya silakan bertanya," tuturnya.
Gerakan penolakan vaksin atau hoaks terkait COVID-19 adalah hal yang unik karena baru pertama kali dalam sejarah pandemi, penolakan ramai disuarakan sebelum vaksin itu sendiri hadir.
"Terkait vaksinasi, atau vaksin untuk pertama kalinya dalam sejarah pandemi umat manusia, dan sejarah vaksin, yang namaya gerakan vaksin itu lahir duluan dibandingkan vaksinnya. Ini pertama kali," ujarnya. (RAZ/RAC)
Kabar gembira bagi masyarakat yang tengah berburu hunian layak dan terjangkau di Banten. Kawasan kota mandiri terbaru, Hunian Warisan Bangsa (HWB) Serang kini hadir untuk menjawab kebutuhan tempat tinggal para pekerja
Richard Lee menantang Samira Farahnaz alias Doktif untuk hadir dalam sidang kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang menjerat dirinya sebagai terdakwa.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangsel menggandeng Forum Silaturrahim Pondok Pesantren (FSPP) setempat menjalankan program kerja sama untuk mengakselerasi literasi digital di lingkungan pesantren.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""