TANGERANGNEWS.com-Setelah sempat ditunda cukup lama akibat COVID-19, akhirnya para jemaah umrah Indonesia bisa berangkat ke tanah suci pada bulan Desember 2021.
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyebut otoritas penerbangan Arab Saudi, General Authority of Civil Aviation (GACA) telah membuka pintu kedatangan bagi WNI. Sedikitnya ada 18.752 jemaah yang akan berangkat bulan depan.
"Jemaah umrah yang tertunda keberangkatannya menjadi prioritas yang diberangkatkan pada tahap awal dibukanya penyelenggaraan umroh di bulan Desember nanti," kata Yaqut dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, seperti dlansir dari CNN Indonesia, Selasa 30 November 2021.
Menurut dia, jumlah 18 ribu jemaah itu merupakan bagian dari total total 59.757 jemaah yang tertunda umrah karena situasi pandemi COVID-19. Yang akan berangkat bulan Desember tersebut merupakan jelamaah telah memegang visa.
Di sisi lain, Yaqut mengatakan pihaknya juga bakal mengkaji ulang biaya umrah di masa pandemi. Kini, Kemenag tengah melakukan revisi Keputusan Menteri Agama (KMA) No 719/2020, tentang pedoman penyelenggaran perjalanan ibadah umroh pada masa pandemi Covid-19 dan KMA Nomor 177 tahun 2020 tentang biaya penyelenggaraan ibadah umroh referensi masa pandemi.
Pernyataan Yaqut menjawab pertanyaan Ketua Komisi VIII Yandri Susanto yang meminta agar pemerintah merevisi besaran biaya umrah di masa pandemi.
"Sebagaimana disampaikan pimpinan rapat bahwa biaya umroh ini harus dikaji ulang dievaluasi agar tidak memberatkan jamaah," kata Yaqut.
Untuk diketahui, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi terhitung sejak 1 Desember 2021 telah membuka pintu penerbangan dari Indonesia. Per hari itu, WNI sudah diperbolehkan masuk ke Arab Saudi tanpa perlu melalui negara ketiga selama 14 hari.
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Banten kembali menorehkan prestasi dengan meraih dua predikat Platinum Alignment pada ajang La Tofi 2026.
TODAY TAG
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
Besarnya arus kendaraan di suatu kawasan dinilai tidak lagi menjadi satu-satunya tolok ukur utama bagi pelaku usaha ritel dalam menentukan lokasi ekspansi bisnis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
