TANGERANGNEWS.com- Pemerintah Malaysia memutuskan menarik sejumlah produk makanan impor dari Indonesia yang diketahui mengandung babi meski memiliki label halal. 

Hal ini dilakukan setelah temuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan bahwa beberapa produk makanan bersertifikat halal terbukti mengandung DNA babi (porcine).

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Biaya Hidup Malaysia bersama Departemen Pembangunan Islam Malaysia (Jakim) segera menindaklanjuti dengan menarik produk-produk tersebut dari pasaran. 

Menteri Armizan Mohd Ali mengatakan, hasil uji laboratorium menjadi dasar dari keputusan penarikan tersebut.

"Jadi, kami akan bekerja sama dengan Jakim dan badan-badan keagamaan negara untuk menarik produk-produk ini, jika memang masih ada di pasaran," kata Armizan dikutip dari Konta.co.id, Selasa, 2 Mei 2025.

Jakim juga menginstruksikan pemantauan dan pemeriksaan bersama Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) serta Departemen Agama Islam Negeri (JAIN) guna menelusuri keberadaan produk-produk itu di pasar Malaysia.

Di Indonesia sendiri, BPJPH menemukan sembilan batch makanan yang mengandung unsur babi berdasarkan uji DNA dan peptida spesifik porcine. Dari jumlah itu, tujuh produk memiliki sertifikat halal dan dua lainnya tidak bersertifikat.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menjelaskan, sebagian besar produk yang mengandung babi adalah marshmallow impor, sementara satu produk lain adalah gelatin buatan lokal dari Surabaya.

Daftar marshmallow yang mengandung babi tersebut antara lain:

• Corniche Fluffy Jelly Marshmallow (Filipina) 
• Corniche Marshmallow Rasa Apel Bentuk Teddy (Filipina) 
• ChompChomp Car Mallow (China) 
• ChompChomp Flower Mallow (China) 
• ChompChomp Marshmallow Bentuk Tabung (China) 
• Larbee – TYL Marshmallow isi Selai Vanilla (China) 
• AAA Marshmallow Rasa Jeruk (China) 
• Sweetme Marshmallow Rasa Cokelat (China)

Sedangkan produk dalam negeri yang terbukti mengandung babi adalah Hakiki Gelatin asal Surabaya.

Adapun untuk tujuh produk bersertifikat halal, sanksinya berupa penarikan dari peredaran. Sedangkan dua lainnya dikenakan sanksi administratif karena tidak memberikan data yang benar dalam proses registrasi.