BANDUNG-Baru-baru ini wartawan TangerangNews.com  berkesempatan mewawancarai Wali Kota Bandung Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil.

Ridwan Kamil mengaku enggan blusukan pada dua tahun kepimimpinan-nya. “Saya lelah kalau terus bekerja seperti ini (blusukan). Saya harus berubah ditahun kedua,” ujar Ridwan Kamil .

Ridwan mengaku ingin mengakhiri jabatannya dengan telah membangun sistem.

“Tahun kedua ini saya harus membuat disentralisasi. Itu hasil saya bekerja selama 12 bulan ini. Nanti kalau sistem-nya sudah bagus, kita kunci. Jadi siapa pun wali kota mendatang tak perlu lagi mencari panggung.  Karena sistem-nya sudah baik,” ujar Emil.

Ditahun kedua, dia mengatakan tak ingin ada terus menerus pejabat setingkat lurah dan camat yang selalu meminta arahan petunjuk kepada dirinya. “Yang begitu mah, seperti jalan rusak harus ditambal enggak usah nunggu petunjuk. Saya ingin ditahun kedua ini melakukan pendekatan manajer, urusan rutin harus dilakukan pihak kelurahan dan kecamatan,” terangnya.

Anggaran kedepan, kata Ridwan Kamil akan lebih besar ditingkat Kecamatan dan Kelurahan.

 “Saya ingin disentralisasi berdasarkan distributing power. Jadi kalau ada permasalahan seperti laporan jalan rusak, kirim tim reaksi cepat tambal jalan rusak,  camat dan lurah enggak perlu ke dinas,” terangnya.   

Emil juga mengaku dampak dari disentralisasi distributing power tersebut membuat camat dan lurah menjadi dekat dengan masyarakat.

“Apalagi kita telah membuat sistem pelaporan online. Sehingga saya bisa mengetahui setiap saat ada complain apa saja di lurah A, B dan C. Begitu pun di kecamatan,” terangnya.

Ridwan Kamil mengatakan, setiap awal bulan dirinya akan melihat hasil akhir dari complain yang dilayangkan warga. Kalau sudah ada penyelesaian raport mereka akan sendirinya hijau. Tetapi kalau complain warga tak terlayani,  mereka akan mendapat raport merah.

“Di dalam sistem pelaporan itu kita sudah melakukan pembagian kasus. Seperti permasalahan pembuatan kepengurusan kependudukan, kesehatan dan pendidikan. Dan, mereka yang lapor harus menggunakan username-nya dengan Nomor KTP sehingga tidak bisa anonim” terangnya.  Emil mengaku, ingin semua serba online seperti halnya di Singapura. Dengan begitu akan mengurangi pertemuan antara manusia dengan aparat.

“Di Singapura saya belajar, mereka semua serba menggunakan aplikasi. Kita harus mengurangi pertemuan manusia dengan manusia itu, sehingga tak ada pungutan liar,” ujarnya.