TANGERANGNEWS- Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II dinilai terlalu "gemuk", sehingga dapat membebani keuangan negara. Agar uang negara tidak tersedot hanya karena membiayai pos-pos menteri yang tidak dibutuhkan, presiden dipandang perlu memangkas menteri koordinasi. "Harusnya dalam susunan kabinet, dapat terjawab jika SBY punya kesungguhan. Rekrutmen kabinet melalui partai politik, (adalah) balas jasa tanpa mempertimbangkan kepentingan dan layanan (kepada) masyarakat luas, yang mengakibatkan terjadinya penggemukan di kabinet," kata Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Arif Nur Alam, saat dihubungi pagi tadi. Agar beban keuangan negara tidak tersedot untuk memfasilitasikan para elit, kata Arif pula, posisi Menko mestinya bisa ditiadakan. "Lebih baik tugasnya diambil-alih langsung oleh Wakil Presiden," katanya. Di pos beberapa menteri, menurut Arif pula, perlu juga dilakukan merger. Misalnya katanya, Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) bisa disatukan dengan BUMN, sedangkan Menteri Perdagangan dan Perindustrian juga dimerger. Selanjutnya untuk menghemat anggaran, katanya pula, seremonial kunker, studi banding, dana taktis, pertemuan koordinasi, iklan pencitraan, serta fasilitas individu dan keluarga di seluruh kementerian/lembaga, harus ditekan hingga 70 persen. Fasilitas negara seperti bangunan Pusdiklat dan lainnya yang dikomersialkan, juga menjadi perhatian Arif. "Semuanya itu perlu ditertibkan dan diaudit," tukasnya. Menurut Arif, KIB II saat ini memberikan tampilan kemewahan hidup para elit, dengan memperkaya diri dan cenderung selalu meminta pelayanan serta (jadi) tontonan. "Rakyat Indonesia sudah cukup bersabar dengan keterbatasan hidup, kerja dan kemiskinan," pungkasnya. (ir/jp)