Tapi kalau tiga partai itu mau tergesa-gesa silahkan menarik menterinya dari kabinet Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

 

"Sikap mereka (Golkar, PKS, dan PPP), itu telah menimbulkan kejengkelan dan kemarahan pada para pengamat dan masyarakat. Kalau mereka mau tergesa-gesa silahkan menarik menterinya dari kabinet. Kami (Partai Demokrat) menjaga dulu dan menahan diri supaya keputusan apa pun yang akan dilakukan nanti tidak terkesan tergesa-gesa," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Amir Syamsuddin di Jakarta, hari ini.

 

Syamsuddin mengatakan Partai Demokrat rehat berkomentar karena sedang melakukan refleksi dulu. "Mudah-mudahan dalam perjalanan yang masih panjang, ini memberi pelajaran dan hikmah bagi kita," ujarnya.

 

Ketua DPP Partai Pesatuan Pembangunan Hasrul Azwar memastikan PPP tidak akan keluar dari koalisi. "Kami 100% koalisi. Tidak pernah berpikir keluar, bepikir saja tidak pernah. Sikap Fraksi PPP dalam hal angket kasus Bank Century, itu hanya soal beda pendapat. Beda pendapat tidak membuat koalisi terganggu," ujar Hasrul.

 

Hasrul selaku Ketua Fraksi PPP telah menyurati Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang saat ini sebagai Menteri Agama prihal alasan memilih opsi C pada rapat paripurna DPR RI saat pengambilan keputusan kesimpulan dan rekomendasi hak angket.

 

"Pimpinan Fraksi PPP DPR RI akhirnya melakukan ijtihad politik dengan mengarahkan anggota Fraksi PPP untuk memilih opsi C. Apabila di dalam pengambilan keputusan ini dinilai kurang sejalan dengan prinsip pengelolaan partai dalam konstelasi politik nasional, Pimpinan Fraksi PPP dengan ini menyatakan siap untuk menerima konsekuensi," kata Hasrul dalam suratnya tanggal 4 Maret 2010.

 

Sampai saat ini, ujar Hasrul, keputusan Fraksi PPP tersebut tidak mengganggu posisi Suryadharma Ali sebagai menteri agama. "Tidak ada sanksi dari DPP PPP terhadap pimpinan fraksi," ujarnya menjawab adanya informasi bahwa Suryadharma akan menjatuhkan sanksi terhadap pimpinan Fraksi PPP karena berbeda pilihan opsi dengan Partai Demokrat.

 

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin mengatakan Partai Golkar tidak akan keluar dari koalisi SBY, karena berbeda pilihan opsi dengan Partai Demokrat dalam paripurna angket kasus Century. "Perbedaan pendapat itu lumrah dan itulah demokrasi. Saya terus terang saja, patokan kami Pak SBY sebagai Pembina Partai Demokrat mengenai koalisi. Partai Golkar berkoalisi dengan pemerintahan SBY, jadi Golkar tak terpengaruh dengan teman-teman lain (petinggi Partai Demokrat)," ujar Komaruddin.(dira)