Connect With Us

Kalau Tergesa, Silahkan Tarik Saja

| Minggu, 7 Maret 2010 | 22:35

SBY saat berkunjung ke SMK 3 Kota Tangerang. (tangerangnews / rangga)

KEPUTUSAN KOALISI SOAL BANK CENTURY
TANGERANGNEWS-Partai Demokrat belum tergesa-gesa memutuskan sikapnya terhadap tiga partai yakni Partai Golkar, PKS, dan PPP yang berkeputusan berbeda dengan sikap koalisi dalam angket kasus Bank Century.
 
Tapi kalau tiga partai itu mau tergesa-gesa silahkan menarik menterinya dari kabinet Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
 
"Sikap mereka (Golkar, PKS, dan PPP), itu telah menimbulkan kejengkelan dan kemarahan pada para pengamat dan masyarakat. Kalau mereka mau tergesa-gesa silahkan menarik menterinya dari kabinet. Kami (Partai Demokrat) menjaga dulu dan menahan diri supaya keputusan apa pun yang akan dilakukan nanti tidak terkesan tergesa-gesa," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Amir Syamsuddin di Jakarta, hari ini.
 
Syamsuddin mengatakan Partai Demokrat rehat berkomentar karena sedang melakukan refleksi dulu. "Mudah-mudahan dalam perjalanan yang masih panjang, ini memberi pelajaran dan hikmah bagi kita," ujarnya.
 
Ketua DPP Partai Pesatuan Pembangunan Hasrul Azwar memastikan PPP tidak akan keluar dari koalisi. "Kami 100% koalisi. Tidak pernah berpikir keluar, bepikir saja tidak pernah. Sikap Fraksi PPP dalam hal angket kasus Bank Century, itu hanya soal beda pendapat. Beda pendapat tidak membuat koalisi terganggu," ujar Hasrul.
 
Hasrul selaku Ketua Fraksi PPP telah menyurati Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang saat ini sebagai Menteri Agama prihal alasan memilih opsi C pada rapat paripurna DPR RI saat pengambilan keputusan kesimpulan dan rekomendasi hak angket.
 
"Pimpinan Fraksi PPP DPR RI akhirnya melakukan ijtihad politik dengan mengarahkan anggota Fraksi PPP untuk memilih opsi C. Apabila di dalam pengambilan keputusan ini dinilai kurang sejalan dengan prinsip pengelolaan partai dalam konstelasi politik nasional, Pimpinan Fraksi PPP dengan ini menyatakan siap untuk menerima konsekuensi," kata Hasrul dalam suratnya tanggal 4 Maret 2010.
 
Sampai saat ini, ujar Hasrul, keputusan Fraksi PPP tersebut tidak mengganggu posisi Suryadharma Ali sebagai menteri agama. "Tidak ada sanksi dari DPP PPP terhadap pimpinan fraksi," ujarnya menjawab adanya informasi bahwa Suryadharma akan menjatuhkan sanksi terhadap pimpinan Fraksi PPP karena berbeda pilihan opsi dengan Partai Demokrat.
 
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin mengatakan Partai Golkar tidak akan keluar dari koalisi SBY, karena berbeda pilihan opsi dengan Partai Demokrat dalam paripurna angket kasus Century. "Perbedaan pendapat itu lumrah dan itulah demokrasi. Saya terus terang saja, patokan kami Pak SBY sebagai Pembina Partai Demokrat mengenai koalisi. Partai Golkar berkoalisi dengan pemerintahan SBY, jadi Golkar tak terpengaruh dengan teman-teman lain (petinggi Partai Demokrat)," ujar Komaruddin.(dira)
 
 

MANCANEGARA
Malaysia Pangkas Harga Solar Jadi Rp9.000-an per Liter, Ini Alasan di Baliknya

Malaysia Pangkas Harga Solar Jadi Rp9.000-an per Liter, Ini Alasan di Baliknya

Selasa, 23 Juni 2026 | 11:51

Pemerintah Malaysia memutuskan menurunkan harga solar menjadi 2,10 ringgit Malaysia atau sekitar Rp9.061 per liter mulai Juli 2026.

TOKOH
Masinis Penyintas Tragedi Bintaro 1987 Slamet Suradio Tutup Usia di Umur 87 Tahun

Masinis Penyintas Tragedi Bintaro 1987 Slamet Suradio Tutup Usia di Umur 87 Tahun

Rabu, 3 Juni 2026 | 15:53

Slamet Suradio, masinis yang selamat dari peristiwa tabrakan kereta api dalam Tragedi Bintaro 1987, meninggal dunia pada Rabu, 3 Juni 2026, dini hari.

AYO! TANGERANG CERDAS
Catat Tanggalnya! Ini Jadwal Lengkap SPMB SMP Negeri Kota Tangerang 2026/2027

Catat Tanggalnya! Ini Jadwal Lengkap SPMB SMP Negeri Kota Tangerang 2026/2027

Rabu, 24 Juni 2026 | 08:20

Jadwal Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP Negeri Tahun Ajaran 2026/2027 telah resmi dirilis.

BANTEN
SPMB Banten 2026 Dipantau KPK, Inspektorat Pemprov Diminta Awasi hingga Rampung

SPMB Banten 2026 Dipantau KPK, Inspektorat Pemprov Diminta Awasi hingga Rampung

Jumat, 26 Juni 2026 | 18:59

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melakukan monitoring langsung terhadap penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di Provinsi Banten.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill