TANGERANGNEWS- Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqqodas mengusulkan, ada sistem tata kelola keuangan pusat dan daerah terkait dengan kasus korupsi yang melanda kepala daerah, setingkat wali kota atau bupati.
Hal ini disampaikan Busyro usai menjalani tahapan seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Di samping harus diproses dengan sungguh-sungguh, yang tak kalah penting bagaimana menciptakan satu sistem tata kelola keuangan pusat dan daerah itu transparan dengan melibatkan independen audit," usulnya.
Busyro mengusulkan agar ada auditor independen lainnya yang bertugas mengaudit keuangan antara pusat dan daerah, selain yang dimiliki sekarang yaitu BPK.
"Itu penting itu. Selama ini independent audit kan jarang dilibatkan. Jadi bersama-sama dengan audit dari BPK," imbuhnya.
Menurut Busyro, auditor independen ini difungsikan menjadi second opinion.
KPK JUGA DIUSULKAN ADA DI PEMDA
Sementara itu, calon pimpinan KPK lainnya, Ade Saptomo mengusulkan agar KPK didirikan juga di lingkungan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk pencegahan korupsi.
"Saya mengusulkan dibentuk kabupaten atau kota KPK," ujar akademisi asal Universitas Andalas tersebut.
Menurutnya, ide ini muncul darinya karena melihat begitu banyaknya kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah.
"Iya, KPK di tingkat daerah. Itulah awal formulanya. Otonomi daerah ini memunculkan korupsi-korupsi di daerah. Itu harus dikejar di daerah-daerah itu. Kita perlu membangun kabupaten bersih korupsi, yang saya sebut kabupaten KPK. Saya duga ini aplikatif," pungkasnya. (dira)
