Connect With Us

Mulai 2022, Pegawai Dapat Fasilitas Apartemen & Mobil Bakal Kena Pajak

Rangga Agung Zuliansyah | Rabu, 24 November 2021 | 18:51

Ilustrasi pajak penghasilan. (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com-Pegawai perusahaan tertentu yang menerima fasilitas apartemen dan mobil dinas akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, fasilitas apartemen dan mobil dinas itu termasuk dalam klaster keempat UU HPP.

Alasan ditetapkan sebagai objek PPh karena fasilitas mobil dan apartemen merupakan salah satu contoh pemberian barang atau kenikmatan dan bukan dalam bentuk uang (natura).

"Nanti untuk pegawai tertentu, akan kita berikan treatment bahwa natura atau kenikmatan yang diperolehnya misalnya contoh dalam bentuk mobil dinas, dalam bentuk apartemen atau sebagainya itu akan dijadikan objek penghasilan bagi yang menerimanya dan menjadi biaya bagi perusahaannya," kata Yon seperti dilansir dari Detikcom, Rabu 24 November 2021.

Adapun fasilitas kantor untuk karyawan yang tidak dikenakan pajak diantaranya seperti laptop, handphone dan komputer, karena tidak termasuk dalam objek penghasilan.

 

"Secara umum tadi kita sampaikan, fasilitas kantor, laptop, handphone, komputer itu nggak (wajib pajak). Itu kan fasilitas kantor bukan merupakan objek penghasilan bagi penerima. Kita akan menyasar fasilitas-fasilitas yang dinikmati oleh golongan tertentu," ujarnya.

Selanjutnya, pembahasan lanjutan mengenai fasilitas apa saja yang akan dikenakan PPh akan diatur dalam peraturan turunan UU HPP. Nantinya, akan diatur terkait penerapan pajak ini setelah terbit Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan.

"Juknis sedang kita garap karena itu juga termasuk yang akan dikeluarkan per tahun pajak 2022. Itu kan harus ada PP-nya sedang kita susun termasuk PMK-nya. Nanti akan kita atur susunannya di dalam pelaksanaan," pungkasnya.

BISNIS
Fatwa Haram MUI Bikin Pengusaha Vape di Tangerang Ketar-ketir, Terancam Gulung Tikar hingga PHK Massal

Fatwa Haram MUI Bikin Pengusaha Vape di Tangerang Ketar-ketir, Terancam Gulung Tikar hingga PHK Massal

Jumat, 13 November 2026 | 20:58

Pelaku usaha vape store di Tangerang mengkhawatirkan dampak fatwa haram penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap keberlangsungan bisnis mereka.

KOTA TANGERANG
Jangan Cuma Cari Lowongan, Lulusan Vokasi di Tangerang Ditantang Buka Lapangan Kerja

Jangan Cuma Cari Lowongan, Lulusan Vokasi di Tangerang Ditantang Buka Lapangan Kerja

Sabtu, 14 November 2026 | 18:47

Lulusan pendidikan vokasi di Kota Tangerang ditantang untuk tidak sekadar berorientasi menjadi pencari kerja (job seeker), melainkan berani menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru (job creator).

NASIONAL
Zulhas Sebut Partai Koalisi Tak Ajukan Kader Jadi Wapres Pengganti Gibran, Sepakat dari Gerindra

Zulhas Sebut Partai Koalisi Tak Ajukan Kader Jadi Wapres Pengganti Gibran, Sepakat dari Gerindra

Senin, 16 November 2026 | 06:00

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut partainya bersama sejumlah partai koalisi telah sepakat mendukung calon dari Partai Gerindra untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.

SPORT
PORPROV VII Banten 2026 Resmi Dibuka, Andra Soni Ingatkan Panitia Perhatikan Keselamatan Atlet

PORPROV VII Banten 2026 Resmi Dibuka, Andra Soni Ingatkan Panitia Perhatikan Keselamatan Atlet

Senin, 16 November 2026 | 07:15

Ribuan atlet dari delapan kabupaten dan kota mulai mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) VII Banten 2026.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill