TANGERANGNEWS.com-Aksi mogok nasional buruh memprotes soal upah minimum provinsi (UMP) 2022 masih bakal berlanjut. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN DKI Jakarta memastikan kelanjutan aksi tersebut.
Sikap buruh tersebut diambil setelah perwakilan buruh menemui jajaran Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota di sela unjuk rasa, Rabu 8 Desember 2021. KSPSI AGN DKI Jakarta menganggap Gubernur Anies Baswedan tidak juga memberi kepastian soal revisi UMP 2022.
Ketua DPD KSPSI AGN DKI Jakarta, William Yani Wea menyatakan, kalau tidak ada kepastian maka pihak buruh melakukan mogok nasional. "Kalau belum ada kepastian ya, tadinya kan kami mau mogok nasional, ketika tidak ada kepastian, ya mogok nasional pasti jadi," ujar William, Rabu, seperti dikutip dari Kompas.
Namun, Willian belum memastikan lebih jauh mengenai kapan waktu pelaksanaan mogok nasional. "(Tanggal mogok nasional) akan kami tentukan lagi," ucap dia.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, buruh akan menggelar unjuk rasa besar-besaran untuk memprotes penetapan kenaikan UMP 2022 pada Rabu 8 Desember 2021. Aksi buruh akan dilakukan secara nasional dan serentak di berbagai daerah.
“Buruh akan lakukan aksi di Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Aceh, Riau, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku, NTB, hingga daerah lainnya," ujar Said dalam konferensi pers, Selasa 7 Desember 2021.
Said mengatakan, aksi buruh dipusatkan di DKI Jakarta khususnya di tiga tempat utama, yakni Mahkamah Konstitusi (MK), Istana Presiden, dan Balai Kota DKI Jakarta.
Sementara itu, para buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) telah sepakat melakukan aksi mogok kerja daerah pada 6-10 Desember 2021, menyusul terbitnya SK Gubernur Banten Nomor 561/Kep.282-Huk/2021 tentang UMK di Provinsi Banten Tahun 2022. Buruh dari berbagai kota dan kabupaten di Provinsi Banten juga telah menggelar unjuk rasa sejak sekitar sepekan lebih.
Terkait usulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang pelarangan dan pencegahan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), DPRD Kabupaten Tangerang menyatakan masih menunggu regulasi dari Pemerintah Pusat dan DPR RI, sebagai dasar hukum
TODAY TAG
Pemerintah Malaysia memutuskan menurunkan harga solar menjadi 2,10 ringgit Malaysia atau sekitar Rp9.061 per liter mulai Juli 2026.
Di tengah derasnya arus informasi dan meningkatnya tantangan sosial, penguatan nilai-nilai kebangsaan dinilai menjadi benteng utama dalam menjaga persatuan bangsa.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews