Connect With Us

Airlangga Capres 2024, Golkar Beri Sinyal Deklarasi Sejak Awal

Tim TangerangNews.com | Sabtu, 11 Desember 2021 | 10:11

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto saat di dampingi wakilnya. (@TangerangNews / Rangga A Zuliansyah)

TANGERANGNEWS.com-Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan Partai Golkar tidak membuka pilihan lain selain mengusung Airlangga Hartarto di Pilpres 2024.

Agus Gumiwang menegaskan tekad tersebut sudah menjadi keputusan partai pada rapat di semua tingkatan, mulai Rakernas, Rapimnas hingga Musyawarah Nasional (Munas).

"Jadi kalau kami, Golkar nggak ada opsi. Bahwa Pak Airlangga kita usung sebagai Capres 2024," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat 10 Desember 2021.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto saat di dampingi wakilnya.

Dalam acara pelepasan bantuan bencana Semeru Relawan Airlangga Untuk Indonesia (RELASI), Agus Gumiwang sempat menanggapi usulan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera agar koalisi parpol dan calon presiden (capres) diumumkan sejak awal.

Menteri Perindustrian ini memberi sinyal Partai Golkar tertarik dengan usulan tersebut.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto saat di dampingi wakilnya.

"Coba tanya ke PKS alasannya apa. Mungkin kita punya alasan yang sama," ujar Agus Gumiwang.

Agus menuturkan, keinginannya mendengar alasan PKS mengapa perlu mendeklarasikan calon presiden sejak awal.

"Saya ingin dengar juga alasan dari PKS. Yang mengatakan capres itu harus dideklarasikan lebih awal," kata dia.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto saat di dampingi wakilnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyerukan agar parpol-parpol deklarasikan calon presiden sejak saat ini.

Dia berharap, capres dan cawapres tidak dideklarasikan di menit akhir pendaftaran ke KPU seperti yang terjadi tiap pemilu.

Mardani mengatakan, hal ini bisa membuat masyarakat lebih memahami para calon pemimpinnya. Termasuk soal koalisi yang harusnya dilakukan sejak jauh hari.

“Saya setuju parpol melakukan koalisi dan penjajakan jauh-jauh hari. Sehingga tidak membeli kucing dalam karung,” kata Mardani kepada media, Senin (6/12/2021).

Mardani juga yakin, akan ada kejutan besar di Pemilu 2024. Terlebih, kata Mardani, tiket pencalonan saat ini masih belum ada yang pasti.

“Waktu masih panjang dan tiket belum ada kepastian. Saat koalisi parpol sudah terjadi dan tiket sudah jelas alokasinya, maka panggung akan berubah,” tegas Mardani.

AYO! TANGERANG CERDAS
7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

Selasa, 28 Juli 2026 | 14:04

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.

NASIONAL
PLN Jalankan 696 Program TJSL, Dorong Kemandirian Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan

PLN Jalankan 696 Program TJSL, Dorong Kemandirian Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 11:05

Air laut di pesisir Desa Tanjung Seloka, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, menjadi bagian dari perubahan yang dirasakan masyarakat setempat.

KOTA TANGERANG
Cegah Kenakalan Remaja, Polres Metro Tangerang Gandeng Sekolah untuk Pemetaan Siswa Bermasalah

Cegah Kenakalan Remaja, Polres Metro Tangerang Gandeng Sekolah untuk Pemetaan Siswa Bermasalah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 20:39

Polres Metro Tangerang Kota melakukan langkah pencegahan kenakalan remaja yang dilakukan oleh pelajar wilayah hukumnya.

BANTEN
Pemprov Banten Buka Opsi Pangkas Tukin ASN agar PPPK Tetap Digaji hingga 2027

Pemprov Banten Buka Opsi Pangkas Tukin ASN agar PPPK Tetap Digaji hingga 2027

Kamis, 13 Agustus 2026 | 14:55

Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN sebagai salah satu opsi untuk menjaga seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap bekerja hingga 2027.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill