Connect With Us

DPR Minta TNI/Polri Tidak Ditunjuk Isi Jabatan Kosong Kepala Daerah

Rangga Agung Zuliansyah | Rabu, 5 Januari 2022 | 22:01

Ilustrasi Jabatan Kosong. (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com-Wacana Kemendagri mengisi kekosongan kepala daerah di sejumlah wilayah yang masa jabatannya akan habis pada 2022 dan 2023, oleh pejabat TNI dan Polri, disoroti DPR RI.

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus  mengimbau Kemendagri tak menunjuk sosok dari TNI dan Polri untuk mengisi posisi penjabat (Pj) kepala daerah.

Menurutnya hal itu merupakan semangat reformasi untuk memisahkan dua lembaga tersebut dari jabatan politis.

"Jadi jangan diseret TNI/Polri untuk mengisi jabatan ini, jabatan ini jabatan politis. Tujuan reformasi adalah bagaimana selama orde baru itu salah satu tuntutan reformasi memisahkan TNI dan Polri dan bagaimana jabatan politis tidak lagi diisi TNI/Polri tetapi oleh sipil," ujar Guspardi seperti dilansir dari Republika, Rabu 5 Desember 2021.

Posisi tersebut seharusnya akan diisi oleh pejabat eselon I dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Meski demikian tidak harus semua berasal dari Kemendagri, agar tidak mengganggu kinerja.

"Eselon I kalau semua diambil dari Kemendagri kosong juga, repot juga Kemendagri dalam menjalankan tugas rutin. Selama sosok yang ditunjuk sebagai Pj kepala daerah adalah aparatur sipil negara (ASN), bisa juga dari kementerian lain," ujar Guspardi.

Diketahui, ada 101 kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2022. Kekosongan kepemimpinan pemerintah daerah itu, nantinya bakal diisi oleh penjabat kepala daerah hingga Pemilu serentak digelar tahun 2024.

UU Pilkada menegaskan, gelaran Pilkada 2022 dan 2023 diundur ke 2024. Rinciannya, tujuh gubernur, kemudian ada 76 bupati dan 18 wali kota yang juga habis masa jabatannya tahun ini.

BISNIS
62.360 UMKM Kabupaten Tangerang Terima Dana Bergulir Rp350 Miliar, DPR Minta Anggaran Ditambah

62.360 UMKM Kabupaten Tangerang Terima Dana Bergulir Rp350 Miliar, DPR Minta Anggaran Ditambah

Jumat, 20 November 2026 | 21:43

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menggelontorkan anggaran sebesar Rp350 Miliar melalui program unit pengelola dana bergulir (UPDB), untuk permodalan unit usaha baru para pelaku UMKM di wilayahnya.

BANTEN
Polemik Nomor Ergo Cabor Dayung Porprov Banten, Kontingen Minta Pertandingan Dibatalkan

Polemik Nomor Ergo Cabor Dayung Porprov Banten, Kontingen Minta Pertandingan Dibatalkan

Jumat, 20 November 2026 | 09:55

Pelaksanaan cabang olahraga Dayung pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten VII 2026 di Situ Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan diwarnai polemik.

NASIONAL
Menaker Minta Perusahaan Rekrut Tenaga Kerja Disabilitas Bukan karena Kasihan

Menaker Minta Perusahaan Rekrut Tenaga Kerja Disabilitas Bukan karena Kasihan

Kamis, 19 November 2026 | 21:05

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendorong perluasan akses pelatihan dan kesempatan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

TOKOH
KH Ahmad Fudholi Meninggal Dunia Usai Jalani Perawatan Akibat Kecelakaan

KH Ahmad Fudholi Meninggal Dunia Usai Jalani Perawatan Akibat Kecelakaan

Senin, 7 September 2026 | 15:29

‎Ulama kondang asal Kabupaten Tangerang KH. Ahmad Fudholi meninggal dunia setelah menjalani perawatan pascakecelakaan di Tol Tangerang-Merak.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill