TANGERANGNEWS.com-Mayoritas orang tua siswa di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten lebih memilih pembelajaran tatap muka (PTM), meski kasus Covid-19 melonjak.

Hal itu diketahui berdasarkan hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan jumlah presentase mencapai 61%.

“Responden yang menyetujui kebijakan PTM 650 berjumlah 61%, sedangkan yang tidak menyetujui kebijakan tersebut berjumlah 39%,” ujar Komisioner KPAI Retno Listyarti seperti dilansir dari Berita Satu, Selasa 8 Februari 2022.

Retno mengatakan survei singkat ini berdasarkan inisiatif dirinya sendiri untuk mengetahui pertimbangan orang tua siswa yang dilakukan melalui aplikasi Google Drive dengan 1.209 partisipan.

Survei berlangsung pada 4-6 Februari 2022 dan hanya meliputi tiga wilayah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mendorong evaluasi PTM di ketiga wilayah tersebut.

Dari 1.209 partisipan survei didominasi DKI Jakarta 74%, menyusul Jawa Barat 20%, Banten 4%, dan wilayah selain ketiga daerah tersebut sebanyak 2%. Adapun pekerjaan responden adalah guru/dosen sebanyak 8% dan selain guru/dosen sebanyak 92%.

Sementara jenjang pendidikan anak responden yang terbanyak adalah jenjang SMA/SMK/MA/SLB mencapai 71%. Kemudian SMP/MTs/SLB sebanyak 15% dan SD/MI/SLB sebanyak 14%.

Survei singkat ini untuk mengetahui pandangan orang tua terkait kebijakan PTM 650 di wilayah PPKM level 1 dan 2. Juga usulan orang tua untuk perbaikan kebijakan PTM demi melindungi dan memenuhi hak-hak anak di masa pandemi, yaitu hak hidup, hak sehat dan hak atas pendidikan.

"Karena setiap kebijakan pendidikan, seharusnya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, keselamatan anak di atas segalanya,” papar Retno.

Meskipun jumlah yang tidak menyetujui lebih kecil dari yang menyetujui kebijakan PTM 650, namun pemerintah tak boleh mengabaikan suara mereka. Kelompok ini yang harus difasilitasi melalui opsi izin orang tua untuk anaknya mengikuti PTM di semua level PPKM.

Dikatakan Retno, perlu adanya penegasan untuk izin orang tua pada pelaksanaan PTM 650 karena ketika sekolah menerapkannya, maka izin orang tua tidak ada lagi.

Padahal ada 39% orang tua khawatir anaknya mengikuti PTM dan berharap dapat memilih serta dilayani pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Retno juga menuturkan alasan orang tua peserta didik yang setuju anaknya mengikuti PTM 650, yakni pertama, 28% orang tua menjawab anak sudah jenuh PJJ dan malah sibuk dengan gadget-nya untuk memainkan game online ataupun sosial media.

Kedua, 50% orang tua menjawab anak sudah terlalu lama PJJ, sehingga mengalami penurunan karena ketidakefektifan proses pembelajaran.

Ketiga, 15% orang tua meyakini jika anak dan sekolah menerapkan prokes ketat, maka penularan Covid-19 bisa diminimalkan. Keempat, 3% orang tua mengaku sulit mendampingi anak untuk PJJ karena bekerja dan, kelima 4% memberikan jawaban lain.

“Data tersebut menunjukkan bahwa alasan para orang tua yang menyetujui PTM 650 meskipun kasus Covid-19 sedang meningkat adalah mengkhawatirkan learning loss pada anak-anak mereka, karena mereka menilai PJJ kurang efektif sehingga anak-anak mereka menemui kesulitan memahami materi selama proses pembelajaran,” ungkap Retno.

Retno juga menuturkan 39% orang tua tidak setuju pelaksanaan PTM 650 di antaranya, pertama, 2% orang tua mengkhawatirkan potensi anak tertular karena belum mendapatkan vaksin atau belum divaksin lengkap 2 dosis sebanyak 2%.

Kedua, 3% orang tua khawatir sulit mengontrol perilaku anak terutama peserta didik TK dan SD. Ketiga, 21% orang tua khawatir kapasitas PTM 650 membuat anak selama pembelajaran sulit jaga jarak.

Keempat, 72% orang tua khawatir meningkatnya kasus Covid-19 khususnya varian Omicron dan kelima ada 2% memberi jawaban lain

“Mayoritas orang tua yang tidak menyetujui kebijakan PTM 650 memiliki alasan kesehatan, yaitu meningkatnya kasus Covid-19 terutama Omicron yang memiliki daya tular 3-5 kali lipat dari varian Delta, sehingga mereka tidak ingin anak-anaknya tertular,” ujar Retno.