TANGERANGNEWS.com-Pemerintah berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite, Premium, hingga LPG 3 kg atau LPG melon secara bertahap menyusul kenaikan harga Pertamax.
Rencana kenaikan harga itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan atau Menko Luhut saat meninjau Proyek LRT di Depo LRT Jabodebek Bekasi, Jumat 1 April 2022, seperti dilansir dari CNNIndonesia.
"Overall (secara keseluruhan) yang akan terjadi nanti, Pertamax, Pertalite (naik). Premium belum. Ya, semua akan naik. Nggak akan nggak ada yang naik itu," kata Luhut.
Luhut menyebutkan, untuk LPG 3 kg kenaikan akan dilakukan bertahap karena harga tidak pernah naik sejak 2007. "Mengenai gas 3 kg itu kita bertahap. Jadi 1 April, nanti Juli, nanti September. Itu semua bertahap dilakukan oleh pemerintah," ujar Luhut.
Sedangkan untuk Pertalite, Luhut belum mengungkap kapan kenaikan harga akan dilakukan.
Menurut Luhut, kenaikan harga-harga tersebut sulit dihindari di tengah lonjakan harga minyak yang terjadi akibat perang Ukraina dan Rusia belakangan ini.
Sebelumnya, pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertamax dari kisaran Rp9.000 ke Rp12.500-Rp13 ribu per liter, tergantung daerahnya.
Mulai 1 Juli 2026, proses keberangkatan jemaah umrah rombongan yang menggunakan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) akan dialihkan secara terpusat melalui Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).
TODAY TAG
Memasuki masa liburan sekolah pertengahan tahun 2026, Tangcity Mall menghadirkan destinasi rekreasi baru bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengevaluasi pengoperasian aplikasi super Tangsel ONE dan Asisten Virtual berbasis kecerdasan buatan (AI Chat-First), Helita, sejak diluncurkan bulan lalu.
Terkait usulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang pelarangan dan pencegahan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), DPRD Kabupaten Tangerang menyatakan masih menunggu regulasi dari Pemerintah Pusat dan DPR RI, sebagai dasar hukum
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews