TANGERANGNEWS.com-Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Tangerang Selatan (Tangsel) berharap pemerintah pusat dapat meninjau ulang dan menunda kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada April 2022.
Menurut Ketua PHRI Tangsel Yono, kenaikan pajak dari 10 persen menjadi 11 persen sebaiknya ditunda mengingat kondisi ekonomi yang belum stabil di masa pandemi Covid-19.
“Dengan adanya kenaikan tarif PPN sangat berpotensi menimbulkan masalah yang akan semakin memberatkan perekonomian para pengusaha hotel dan restoran di Tangsel,” kata Yono, Senin 28 Maret 2022, seperti dikutip dari Antara.
Oleh sebab itu, kata dia, sebaiknya pemerintah terlebih dahulu dapat menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai tersebut, sampai kondisi dan situasi Pandemi benar-benar tiada.
"Jika ini tetap dinaikkan maka akan berimbas pada dampak sosial dan ekonomi di masyarakat," tutur Yono.
Sampai dengan saat ini, sambung Yono, ketentuan perpajakan itu dinilai masih terkesan berat sebelah khususnya bagi para pengusaha di sektor restoran. "Jadi saya berharap pemerintah agar kembali bisa mempertimbangkan keputusan kenaikan PPN itu," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memutuskan kebijakan kenaikan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen akan berlaku mulai 1 April 2022 demi menciptakan fondasi pajak negara yang kuat.
Dalam upaya pemerintah mereformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), ditetapkan kenaikan tarif PPN 11 persen mulai 1 April 2022 dan kembali naik menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025.
Sri Mulyani menuturkan, kenaikan PPN ini masih tergolong rendah mengingat rata-rata PPN di seluruh dunia sebesar 15 persen, sedangkan Indonesia hanya naik dari 10 persen menjadi 11 persen dan akan 12 persen pada 2025.
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
TODAY TAG
Di tahun 2026, sistem kerja perusahaan semakin dinamis. Banyak bisnis sudah menerapkan hybrid working, multi-shift, hingga operasional lintas lokasi. Karena itu, absensi manual seperti tanda tangan atau spreadsheet sudah tidak lagi relevan.
Komisi X DPR RI menyoroti sejumlah masalah di Banten. Fokus utama pada tingginya angka pemuda dalam kategori NEET atau tidak bekerja (not in employment), tidak bersekolah (education) dan tidak mengikuti pelatihan (training).
PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon) menyepakati penjajakan awal kerja sama pengembangan jalur MRT Koridor Timur-Barat rute Kembangan- Balaraja dengan PT MRT Jakarta (Perseroda).
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
