TANGERANGNEWS.com–Pengusutan kasus penipuan investasi Binomo terus bergulir. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan satu orang lagi sebagai tersangka penipuan investasi opsi biner (binary option) melalui aplikasi aplikasi Binomo.

Dengan ditetapkannya satu tersangka baru kasus tersebut, sehingga kini total ada empat orang tersangka. “Sampai hari ini kasus Binomo jadi empat tersangka,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dir Tipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis 7 April 2022, seperti dilansir dari Detik.

Tersangka baru yang ditetapkan, yaitu berinisial WMN atau Wiky selaku admin akun Telegram milik Indra Kesuma alias Indra Kenz yang lebih dulu ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Akun telegram tersebut adalah akun berbayar bagi anggota yang mengikuti kelas trading Indra Kenz.

Tersangka Wiky ditangkap pada Rabu 6 April 2022, di wilayah Tangerang, Banten. Ia terlibat sebagai admin akun Telegram trading milik Indra Kenz.

Kasubdit I Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Chandra Sukma Kumara mengungkapkan, Wiky menerima aliran dana dari Indra Kenz sebesar Rp308 juta. "Tersangka Wiky atau WMN ada total kurang lebih menerima Rp308 juta," kata Chandra.

Penyidik sebelumnya juga telah menetapkan Fakar Suhartami Pratama alias Fakarich sebagai tersangka, Senin 4 April 2022. Ia merupakan guru yang mengajarkan trading kepada Indra Kenz. Tersangka lainnya Brian Edgar Nababan, salah satu manager aplikasi Binomo, yang merekrut Fakarich sebagai afiliator.

Dari Fakarich penyidik menemukan aliran dana Indra Kenz senilai Rp1,9 miliar. Sedangkan Brian Edgar Nababan diketahui mentransfer dana kurang lebih Rp120 juta kepada Indra Kenz. "Dari keterangannya, informasinya (uang tersebut) untuk membeli jam. Tapi ini kita dalami terus," terang Chandra.

Penyidik lebih dulu menetapkan Indra Kenz sebagai tersangka pada pertengahan Maret 2022 lalu.

Keempat tersangka sama-sama dikenakan pasal berlapis, yaitu Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda Rp1 miliar.

Kemudian Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun, dan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp10 miliar.